DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru, dengan ruang lingkup meliputi: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Tata Cara Penambahan Penyertaan Modal; Bentuk; Penambahan Penyertaan Modal; Pengawasan; Bagi Hasil Keuntungan; Ketentuan Penutup. Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Apabila PDAM memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut tersebut setelah dikurangi pajak penghasilan akan menjadi hak daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru Nomor 03 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1980);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 10);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 12);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 14);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Tingkat II Kotabaru Nomor 03 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru.
7.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kinerja PDAM.

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan kualitas air dan pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pembangunan instalasi air bersih dan pengembangan jaringan perpipaan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penambahan penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penambahan penyertaan modal pada PDAM dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicatat dalam pos penyertaan modal Pemerintah Daerah dan dalam neraca PDAM.

BAB IV

BENTUK

Pasal 5

(1)Bentuk penyertaan modal, berupa modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penyertaan modal daerah kepada PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 25.435.653.941,87 (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh tujuh sen).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(2)Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah kedalam modal PDAM sampai tahun 2016 menjadi Rp. 35.435.653.941,87 (tiga puluh lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh tujuh sen).

Pasal 8

Apabila penambahan penyertaan modal untuk tahun anggaran 2016 tidak dapat terpenuhi sebagian atau seluruhnya maka penambahan penyertaan modal akan dianggarkan kembali atas usulan PDAM pada Tahun Anggaran 2017.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

Penggunaan dana penyertaan modal ini dalam pengawasan Badan Pengawas PDAM dan secara periodik dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Pengawas dan Direktur PDAM dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…