DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2020

Nomor: 03
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Badan Permusyawaratan Desa berisi tentang; Ketentuan Umum, Keanggotaan BPD; Kelembagaan BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, kewajiban dan Wewenang BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebuta Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hakm tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa bersama dengan Pemerintahan Desa.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
14.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pasal 2

Pengaturan BPD dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pengaturan BPD, bertujuan:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.keanggotaan BPD;
b.kelembagaan BPD;
c.fungsi dan tugas DPD;
d.hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
e.peraturan tata tertib BPD;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan:

a.keterwakilan wilayah; dan
b.keterwakilan perempuan.

Pasal 6

(1)Desa mempunyai anggota BPD dalam jumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang .
(2)Penetapan jumlah anggota BPD dalam satu Desa mengacu pada jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
(3)Komposisi jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas berdasarkan perbandingan jumlah penduduk, dengan ketentuan :
1. a.sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota terdiri atas 4 (empat) orang dari keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan;
2. b.2.001 s/d 3.500 jiwa, 7 orang anggota terdiri atas 6 (enam) orang dari keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan;
3. c.Lebih dari 3.501 jiwa, 9 orang anggota terdiri atas 8 (delapan) orang dari keterwakilan wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan.

Pasal 7

Penetapan jumlah anggota BPD dalam satu Desa dilakukan melalui tahapan:

a.Penyusunan usulan oleh Kepala Desa;
b.Pengajuan usulan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
c.Verifikasi oleh Camat; dan
d.Penetapan oleh Bupati berdasarkan hasil verifikasi Camat.

Pasal 8

(1)Usulan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Data wilayah dalam Desa mencakup Dusun, RW, dan RT;
2. b.Data penduduk Desa
3. c.Daftar pemilih;
4. d.Data kemampuan keuangan Desa;
5. e.Pembagian wilayah pemilihan dalam Desa; dan
6. f.Jumlah anggota BPD yang diusulkan berdasarkan keterwakilan wilayah dalam Desa ditambah 1 (satu) orang keterwakilan perempuan.
(2)Pembagian wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

Pengisian anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan:

a.penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
b.penetapan calon anggota BPD;
c.penetapan mekanisme pengisian anggota BPD;
d.pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
e.penetapan hasil;
f.penyampaian hasil; dan
g.peresmian anggota BPD.

Pasal 11

Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…