DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2020

Nomor: 04
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Usaha Jasa Konstruksi; 3. Layanan Perizinan; 4. Pelaksanaan Perizinan Berusaha; 5. Pelaporan dan Registrasi Pengalaman usaha; 6. Hak dan Kewajiban; 7. Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah yang Memberikan Izin Usaha Jasa Kontruksi; 8. Pembinaan; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Pendanaan; 11. Sanksi Administrasi; 12. Sistem Administrasi; 13. Ketentuan Lain-Lain; 14. Ketentuan Peralihan; dan 15. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerahdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6.Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
7.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
8.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstrusi suatu bangunan.
10.Jasa Konsultasi Konstruksi adalah seorang tenaga professional yang menyediakan jasa kepenasihatan dalam bidang keahlian tertentu.
11.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah bidang usaha jasa kontruksi yang melakukan pekerjaan dibidang pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan kontruksi;
13.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
14.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
15.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
16.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi kepada tenaga ahli perusahaan yang telah lulus sertifikasi sesuai kualifikasinya sebagai ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan menjadi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) dalam permohonan sertifikat Badan Usaha dengan kualifikasi gred 7, gred 6 dan gred 5.
17.Perseorangan adalah suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal;
18.Izin Usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan / atau Komitmen.
19.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinzn Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidan.

Pasal 2

Kewenangan pemerintah daerah kabupatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam terkait dengan Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diatur dalam Pasal 8, tidak hanya terbatas pada penerbitan Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi.Serta ketentuan angka 10 huruf c Pembagian urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup ketentuan Peraturan Daerah ini mengatur meliputi:

a.usaha jasa konstruksi;
b.TDUP;
c.IUJK;
d.hak dan kewajiban;
e.laporan pertanggungjawaban penerbit TDUP dan IUJK;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.sanksi administratif

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi :

a.jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
b.bentuk dan kualifikasi usaha.

Pasal 6

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi :

a.usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
b.usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
c.usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 7

(1)Sifat usaha jasa Konsultasi Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.
(2)Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.Arsitektur;
2. b.Rekayasa
3. c.Rekayasa terpadu; dan
4. d.Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah
(3)Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
1. a.konsultansi ilmiah dan teknis; dan
2. b.pengujian dan analisis teknis.
(4)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
1. a.pengkajian;
2. b.perencanaan;
3. c.perancangan;
4. d.pengawasan; dan/atau
5. e.manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
1. a.survei;
2. b.pengujian teknis; dan/atau
3. c.analisis.

Pasal 8

(1)Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.
(2)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan sipil.
(3)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
1. a.instalasi
2. b.konstruksi khusus;
3. c.konstruksi prapabrikasi;
4. d.penyelesaian bangunan; dan
5. e.penyewaan peralatan.
(4)Layanan usaha yang dapat diiberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
1. a.pembangunan;
2. b.pemeliharaan;
3. c.pembongkaran; dan/atau
4. d.pembangunan kembali.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 9

(1)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan sipil.
(2)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Rancang bangun; dan
2. b.Perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Pasal 10

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 11

(1)Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
1. a.kecil;
2. b.sedang;
3. c.besar.
(2)Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
1. a.penjualan tahunan;
2. b.kemampuan keuangan;
3. c.ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
4. d.kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
(3)Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…