DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang tanda daftar gudang dan pencatatan administrasi gudang, yang meliputi : ketentuan umum, pendaftaran gudang, pencatatan administrasi gudang, surat keterangan penyimpanan barang, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, penyidikan dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembinaan dan pengawasan kepada pemilik atau pengelola Gudang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah agar tidak terjadi penimbunan Barang sehingga berakibat terjadinya kelangkaan dan ketidakstabilan harga barang yang beredar di pasar;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf DD tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang Tanda Daftar Gudang dan Pencatatan Administrasi Gudang berikut jangka waktu Penyimpanan Barang di Gudang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang dan Pencatatan Administrasi Gudang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/ Per/12/2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG DAN PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya mengurus bidang Perdagangan.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMP2TSP adalah DPMP2TSP Kabupaten Kotabaru.
6.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
7.Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
8.Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
9.Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
10.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.
11.Pejabat Penerbit TDG adalah Bupati sepanjang belum menetapkan pelimpahan kewenangannya atau Kepala Dinas/Badan apabila telah mendapatkan pelimpahan kewenangan penerbitan TDG dari Bupati.
12.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
13.Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
14.Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.
15.Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
16.Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain
17.Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 2

(1)Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
(2)Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
1. a.Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria:
  1. 1.luas antara 100 m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2 (seribu meter persegi); dan
  2. 2.kapasitas penyimpanan antara 360 m3 (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik);
2. b.Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
  1. 1.luas di atas 1.000 m2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
  2. 2.kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik);
3. c.Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:
  1. 1.luas di atas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
  2. 2.kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik);
4. d.Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
  1. 1.Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
  2. 2.kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
(3)Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000 m2 (seribu meter persegi).

Pasal 3

(1)Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gudang-Gudang yang berada pada:
1. a.Kawasan Berikat; dan
2. b.Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran.

Pasal 4

(1)Gudang dinyatakan terdaftar setelah diterbitkan TDG.
(2)TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangan.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala DPMP2TSP.
(4)Dalam hal pelimpahan kewenangan penerbitan TDG diberikan kepada Kepala DPMP2TSP, dengan ketentuan:
1. a.Kepala DPMP2TSP berwenang melakukan penerbitan TDG dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas;
2. b.Kepala Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemilik Gudang dan Pengelola Gudang yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan TDG, pemilik Gudang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit TDG dengan melampirkan persyaratan, meliputi :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaran Indonesia;
2. b.fotokopi paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan Asing;
3. c.fotokopi akta pendirian Perusahaan dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya (jika ada), bagi Pemilik Gudang badan usaha berbentuk perseroan terbatas;
4. d.Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. e.fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA);
6. f.fotocopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai Gudang; dan
7. g.pas photo Pemilik/Penanggung Jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6.
(2)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d wajib ditunjukkan aslinya.
(3)Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta memberikan kemudahan dalam pendaftaran Gudang, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan formulir pendaftaran oleh Dinas atau DPMP2TSP.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai format isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pengurusan pendaftaran Gudang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pemilik Gudang.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinilai belum benar dan lengkap Pejabat Penerbit TDG menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(2)Dalam hal permohonan pengurusannya dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki surat kuasa penolakan dilakukan secara langsung oleh Pejabat penerima permohonan.

Pasal 8

(1)TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili Gudang.
(2)TDG diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterima surat permohonan TDG secara lengkap dan benar.
(3)Apabila diperlukan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat penerbit TDG atau Petugasnya dapat melakukan verifikasi lapangan atas data yang disampaikan pemohon.
(4)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai surat tugas.

Pasal 9

(1)TDG mempunyai masa berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
(2)Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyerahkan TDG asli, SITU dan paspor Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masih berlaku kepada pejabat penerbit TDG.

Pasal 10

(1)Dalam hal TDG mengalami kerusakan, Pemilik Gudang wajib segera menyerahkan TDG asli yang rusak untuk mendapatkan penggantian dari Pejabat Penerbit TDG.
(2)Dalam hal TDG dinyatakan hilang, Pemilik Gudang wajib segera mengajukan permintaan penggantian dari Pejabat Penerbit TDG dengan menyertakan Surat Keterangan Kehilangan dari Pejabat Kepolisian yang berwenang.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…