DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, yang meliputi : ketentuan umum, ruang lingkup pemberdayaan, pembiayaan dan permodalan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil an pembudidayaan kan kecil, pelaksanaan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil, kemitraan, pelaksana tugas pemerintah daerah, pengawasan, partisipasi masyarakat, pendanaan, sanksi administratif, ancaman pidana, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Huruf Y tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada bagian ke-2 dan ke-3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah.
5.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6.Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
7.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).
8.Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan dengan kriteria yang ditentukan.
9.Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
10.Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
11.Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
12.Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.
14.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan.
15.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap:

a.Nelayan Kecil; dan
b.Pembudidaya Ikan Kecil yang memenuhi kriteria:
1. 1.menggunakan teknologi sederhana; dan
2. 2.melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: a) usaha pembudidayaan ikan di air tawar untuk kegiatan: 1) pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektare); dan 2) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare); b) usaha pembudidayaan ikan di air payau untuk kegiatan: 1) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan 2) pembesaran ikan paling luas 5 ha (lima hektare); c) usaha pembudidayaan ikan di air laut untuk kegiatan: 1) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan 2) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).

Pasal 3

Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberdayakan melalui:

a.fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
b.pemberian pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
c.penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
d.pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan terhadap Pembudidaya Ikan Kecil; dan
e.kemitraan.

Pasal 4

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

a.mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
d.menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
e.meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan penguatan modal atau subsidi bunga kredit pembiayaan atau permodalan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan Daerah.
(2)Bentuk dan tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi adanya pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang diberikan oleh pelaku usaha atau masyarakat.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan usaha/unit badan usaha Pemerintah/Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang pembiayaan untuk memberikan skim kredit modal usaha dan biaya operasional.
(2)Dalam memberikan kredit badan usaha/unit badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip:
1. a.cara yang mudah;
2. b.bunga pinjaman yang rendah; dan
3. c.mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
(3)Untuk penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan:
1. a.kerjasama/menunjuk badan usaha Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang penjaminan kredit dan pembiayaan.
2. b.penjaminan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan imbal jasa penjaminan dari badan usaha Pemerintah/Pemerintah Daerah atas penjaminan.
(4)Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam memperoleh skim kredit.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan dana tanggungjawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha untuk pembiayaan dan permodalan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Pasal 8

Setiap program pemberian bantuan dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil wajib disosialisasikan terlebih dahulu.

BAB IV

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, dan keluarganya secara berkesinambungan.

Pasal 10

(1)Program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah program pendidikan kewirausahaan di bidang perikanan bagi keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
(2)Pedoman tatalaksana pendidikan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…