DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Lain-Lain Pendaptan Asli Daerah Yang Sah Meliputi: KETENTUAN UMUM, OBYEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, BENTUK DAN NILAI PENDAPATAN PADA JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, PENAGIHAN PADA JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMBERIAN INSENTIF, SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 29);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
11.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah selanjutnya disebut lain-Lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retibusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
20.Orang adalah seseorang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dinilai cakap dan mampu.
21.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

BAB II

OBYEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

(1)Obyek lain-Lain PAD yang sah, obyeknya meliputi:
1. a.hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.jasa giro;
3. c.pendapatan bunga atas penyimpanan uang pada bank;
4. d.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. e.penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang jasa;
6. f.penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. g.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang jasa;
8. h.pendapatan denda pajak;
9. i.pendapatan denda retribusi;
10. j.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. k.pendapatan dari pengembalian;
12. l.fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. m.pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
14. n.pendapatan dari angsuran/cicilan;
15. o.hasil pengelolaan dana bergulir;
16. p.pendapatan dari BLUD; dan
17. q.hasil pemanfaatan barang milik daerah.
(2)Uraian obyek lain-lain PAD yang sah serta nomor kode rekening penerimaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

BENTUK DAN NILAI PENDAPATAN PADA JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 3

Pendapatan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bentuknya berupa uang dan atau barang.

Pasal 4

(1)Setiap penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan melalui pelelangan atau penjualan langsung harus terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh pejabat penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Nilai pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:
1. a.besaran harga terjualnya barang yang ditetapkan pejabat lelang dalam proses pelelangan;
2. b.besaran harga dijualnya barang atas persetujuan Bupati yang penjualannya tidak melalui pelelangan dikarenakan:
  1. 1.tidak ada peminat pada proses pelelangan awal; dan
  2. 2.tidak ada peminat pada proses lelang ulang dengan telah dilakukan penilaian ulang untuk penyesuaian.
3. c.besaran harga terjualnya barang melalui penjualan langsung untuk jenis barang berupa rumah dinas golongan III dan kenderaan perorangan dinas yang diklasifikasikan sebagai barang bersifat khusus dengan penentuan harganya sesuai peraturan perundang- undangan.
4. d.besaran harga terjualnya barang lainnya melalui penjualan langsung dengan nilai harga yang ditetapkan oleh Bupati untuk jenis barang:
  1. 1.tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
  2. 2.tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
  3. 3.selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
  4. 4.bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
  5. 5.hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
  6. 6.selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 5

Nilai pendapatan dari jasa giro dan bunga perbankan berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro dikurangi nilai biaya pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank bersangkutan.

Pasal 6

Nilai pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan:

a.kesepakatan yang dihasilkan melalui prosedur perdamaian atau mediasi; atau
b.putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7

(1)Nilai pendapatan dari komisi berdasarkan kesepakatan dengan pelaku usaha.
(2)Nilai pendapatan dari potongan harga adalah nilai yang diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan jumlah pembelian barang atau promo barang.

Pasal 8

Nilai pendapatan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah nilai yang berlaku pada saat penjualan mata uang asing/sesuai indek harga jual.

Pasal 9

(1)Nilai pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang jasa adalah nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dengan melakukan pemotongan pembayaran yang akan dilakukan kepada penyedia barang/jasa.
(2)Penetapan oleh pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persentase nilai denda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan perhitungan berdasarkan perkalian besaran persentase dengan nilai kontrak persatuan hari dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

Nilai pendapatan denda pajak adalah besaran nilai yang dikenakan kepada wajib pajak daerah atau pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OBYEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

BENTUK DAN NILAI PENDAPATAN PADA JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OBYEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

BENTUK DAN NILAI PENDAPATAN PADA JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014