DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, yang meliputi : ketentuan umum, dasar pengkoperasian, legalitas koperasi, pemberdayaan koperasi, perlindungan bagi koperasi, pengawasan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, sanksi administratif, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa koperasi merupakan tatanan sosial masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan melalui jalan demokrasi partisipatif yang memberikan manfaat barang/jasa, produksi dan pemasaran bagi masyarakat;
c.bahwa keberhasilan suatu koperasi memerlukan waktu yang panjang, konsistensi, dan dedikasi penuh anggotanya dan dikelola secara transparan dengan pendidikan sebagai pilar utamanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Huruf Q tentang Pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diserahkan urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya berada dalam wilayah kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
13.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/ IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490);
14.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
15.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perkoperasian.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsif koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. .
7.Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
8.Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Kotabaru merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip- prinsip Koperasi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
9.Kemitraan adalah kerjasama usaha dengan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
10.Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
11.Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

DASAR PERKOPERASIAN

Pasal 2

(1)Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(2)Koperasi berasaskan kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian di Daerah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Koperasi berperan dan berfungsi untuk:

a.membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b.berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c.memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian di daerah dan nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan
d.berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian di daerah mengacu pada perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

(1)Prinsip koperasi, meliputi:
1. a.keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
2. b.pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota;
4. d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. e.kemandirian;
6. f.keperdulian terhadap masyarakat;
7. g.pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; dan
8. h.Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi.
(2)Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip:
1. a.pendidikan perkoperasian; dan
2. b.kerja sama antar Koperasi.

BAB III

LEGALITAS KOPERASI

Pasal 6

(1)Koperasi didirikan sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Koperasi wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.
2. b.izin pendirian kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keangggotan dalam daerah.
(4)Dalam rangka menumbuhkembangkan usaha perkoperasian didaerah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan dan tidak memungut biaya atas perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan prosedur dan tatalaksana kemudahan pengurusan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 7

Pemberdayaan koperasi bertujuan untuk menghasilkan koperasi yang mandiri, berdaya saing, dan mampu mensejahterakan anggotanya serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam rangka menjalankan urusan wajib pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi.
(2)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
2. b.koperasi yang keanggotaannya adalah masyarakat berpendapatan rendah meliputi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, petani kecil, peternak kecil, dan masyarakat dengan usaha berskala kecil; dan
3. c.koperasi yang telah memenuhi kriteria, meliputi:
  1. 1.berkedudukan sebagai koperasi aktif dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  2. 2.pengurus tidak sedang dalam penyidikan kasus tindak pidana atau menjalani hukuman terkait dengan usaha koperasi;
  3. 3.tidak memiliki hutang atau dalam keadaan menghadapi gugatan perdata atas kewajiban membayar berdasarkan suatu perjanjian hutang piutang yang melebihi kemampuan koperasi untuk pelunasannya;
  4. 4.memiliki rencana/ program peningkatan/ pengembangan usaha produktif berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar; dan
  5. 5.keanggotaan yang telah ada minimal berjumlah 20 (dua puluh) orang.
(3)Berkedudukan sebagai koperasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 dibuktikan dengan:
1. a.status badan hukum tidak dalam pembekuan atau dicabut oleh Pejabat berwenang;
2. b.terpenuhinya kewajiban izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
3. c.domisilinya terdaftar di kelurahan/kantor desa setempat;
4. d.memiliki nomor pokok wajib pajak;
5. e.memiliki nomor rekening aktif pada bank pemerintah di daerah;
6. f.telah melaksanakan rapat anggota tahunan dan laporan keuangan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.melakukan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pasal 9

(1)Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Badan Usaha, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat memiliki tanggungjawab untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah memberdayakan koperasi.
(2)Pemberdayaan koperasi oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Badan Usaha, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Ruang lingkup pemberdayaan koperasi, meliputi:

a.pemberian pendidikan dan latihan perkoperasian;
b.perbaikan lingkungan usaha koperasi;
c.fasilitasi perolehan pembiayaan;
d.bantuan modal usaha;
e.pendampingan pengelolaan dan pengembangan usaha; dan
f.fasilitasi kemitraan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…