DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kalimantan Selatan (PERSERODA) dengan sistematika : Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Saran; Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Peran Serta PT BANK KALSEL (PERSERODA) Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah; Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain - Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
8.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.
10.Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Bank Kalimantan Selatan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan Daerah yang berasal dari Deviden PT. Bank Kalsel (Perseroda).

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan perekenomian di Daerah;
2. b.meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui perolehan Deviden;
3. c.meningkatkan peranan PT. Bank Kalsel (Perseroda) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat di Daerah; dan
4. d.mendukung penguatan struktur permodalan, daya saing dan kinerja PT. Bank Kalsel (Perseroda)
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penambahan penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented dan social oriented.

Pasal 4

Sasaran penyertaan Modal Daerah adalah PT. Bank Kalsel (Perseroda).

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah, melakukan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda).
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rp.58.455.717.526,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
(3)Realisasi penambahan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah);
2. b.pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah); dan
3. c.pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.455.717.526,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
(4)Besaran penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
(5)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penambahan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sampai dengan Desember Tahun 2021 sebesar Rp 88.186.782.474,00 (Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Rtus Tujuh Puluh Empat Rupiah)
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2007 dengan realisasi sebesar Rp. 11.186.782.474,00(sebelas milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua empat ratus tujuh puluh empat rupiah)
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15) dengan realisasi sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 15) dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kalsel (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15) dengan realisasi sebesar Rp.30.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kalsel (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02) dengan realisasi sebesar Rp.35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar);

Pasal 7

Dengan adanya penambahan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah seluruh penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PT. Bank Kalsel (Perseroda) sampai tahun terakhir realisasi diproyeksikan menjadi Rp.146.642.409.543,00 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel (Perseroda) dilaksanakan melalui APBD.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam laporan keuangan PT. Bank Kalsel (Perseroda)..

Pasal 9

Ketentuan penyertaan Modal ke dalam modal PT. Bank Kalsel (Perseroda) dilaksanakan berpedoman dengan ketentuan:

a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
c.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
e.ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 10

(1)Bagi hasil hasil keuntungan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bagi hasil keuntungan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh selama tahun buku PT. Bank Kalsel (Perseroda) menjadi hak Daerah berupa Dividen Pemerintah Daerah.
(3)Deviden yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan asli Daerah.

BAB VI

PERAN SERTA PT. BANK KALSEL (PERSERODA) DALAM PENINGKATAN PEREKONOMINA DAERAH

Pasal 11

PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagai penerima penyertaan Modal Daerah, berpartisipasi untuk:

a.memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro dan koperasi di Daerah;
b.mendorong serta menumbuhkembangkan usaha mikro dan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi; dan/atau
c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah.

BAB VII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)Direkasi PT. Bank Kalsel (Perseroda) melaporkan penggunaan penyertaan Modal Daerah kepada:
1. a.Bupati selaku pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.DPRD.
(1)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap tahun.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022