DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini menetapkan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang meliputi : ketentuan umum, asas dan tujuan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, pengukuhan keberadaaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, lembaga adat, penyelesaian konflik, tugas dan kewenangan pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat hukum adat, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa identitas budaya yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat dan hak tradisional termasuk hak yang serupa dengan hak ulayat yang ada pada masyarakat hukum adat dalam wilayah daerah Kabupaten Kotabaru merupakan dasar untuk adanya pengakuan dan perlindungan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 941);
13.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Hukum Adat adalah Hukum Adat diwilayah masyarakat adat yang masih benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan mereka sehari-hari, namun tidak bertentangan dengan hukum nasional.
5.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat dengan MHA adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
6.Hak Ulayat atau yangdisebut dengan nama lainnya adalah kewenangan masyarakat adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada didalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
7.Hak Komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum.
8.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
9.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah RTRW Daerah Kabupaten Kotabaru.
11.Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.
12.Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IP4T adalah kegiatan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
13.Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah.
14.Data yuridis adalah keterang mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban beban lain yang membebaninya.
15.Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara.
16.Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.
17.Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

BAB II

PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 2

Asas dari pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah adalah:

a.Pengakuan;
b.Keberagaman;
c.Keadilan sosial;
d.Kepastian hukum;
e.Keberlanjutan lingkungan;
f.Partisipasi; dan
g.Transparan.

Pasal 3

Tujuan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah adalah:

a.memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak adat di daerah;
b.melindungi hak dan memperkuat akses MHA di daerah terhadap tanah, air dan sumber daya alam;
c.mewujudkan penyelesaian sengketa yag berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak MHA di daerah;
d.mewujudkan pengelolaa wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat;
e.meningkatkan kesejahteraan MHA didaerah;
f.mewujudkan kebijakan pembangunan didaerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak MHA;
g.melindungi sistem nilai yang menentkan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat yang hidup dan berkembang pada MHA didaerah.

Pasal 4

(1)Pemeritah Daerah mengakui, menghormati, melindungi keberadaan MHA sebagai subjek hukum.
(2)MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
1. a.memiliki sejarah asal usul;
2. b.memiliki wilayah adat tertentu;
3. c.memiliki dan menjalankan hukum adat;
4. d.memiliki lembaga adat;
5. e.memiliki harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.

BAB III

PENGUKUHAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengukuhkan keberadaan MHA dan wilayah adatnya melalui Keputusan Bupati.
(2)pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit 2 (dua) dari 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

(1)Dalam rangka pengukuhan keberadaan MHA, Bupati membentuk Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 7

Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas pokok dan fungsi:

a.menyediakan formulir pengisian identifikasi MHA dan wilayah adat;
b.menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan MHA dan wilayah adatnya.
c.membuat pedoman-pedoman teknis dalam rangka menjalankan identifikasi , verifikasi, validasi dan oengusulan penetapan keberadaan MHA dan wilayah adatnya.

Pasal 8

Pengukuhan MHA dan wilayah adatnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a.identifikasi;
b.verifikasi dan validasi; dan
c.penetapan.

Pasal 9

(1)Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
1. a.sejarah asal usul MHA;
2. b.wilayah adat yang meliputi letak dan luasnya;
3. c.hukum adat;
4. d.kelembagaan adat;
5. e.harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.
(3)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan identifikasi yang dilakukan oleh Camat bersama MHA atau kelompok masyarakat dan dapat dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi.
(4)Laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Panitia MHA.

Pasal 10

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) dilengkapi dengan persetujuan tertulis komunitas yang berbatasan dengan MHA yang dikukuhkan.
(2)Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.surat;
2. b.pembubuhan tandatangan/stempel pada laporan hasil identifikasi; atau
3. c.bentuk persetujuan tertulis lain.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…