DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Waktu dan Tahapan; 4. Penyusunan Dilingkungan DPRD; 5. Penyusunan Dilingkungan Pemerintah Daerah; 6. Penentuan Skala Perioritas; 7. Pemufakatan; 8. Penetapan; 9. Pengajuan Rancangan Perda Diluar Propemperda; 10. Pelaksanaan Propemperda; 11. Pembahasan Perda; 12. Pengundangan Perda; 13. Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat; 14. Ketentuan Khusus; 15. Penganggaran; dan 16. ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan dan memuat materi lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisifasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Pp.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97);
11.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 1257);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6.Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk melalui rapat paripurna DPRD.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru.
8.Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
11.Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda yang pada dasarnya dimulai dari persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
12.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.
14.Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
15.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16.Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
(2)Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangannya dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Pasal 3

Perda dibentuk atas dasar:

a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.rencana pembangunan daerah;
c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d.aspirasi masyarakat daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pengaturan Propemperda dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama untuk menyusun perencanaan pembentukan rancangan Perda secara terpadu dan sistematis berdasarkan skala prioritas tahunan.
(2)Pengaturan Propemperda dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.menciptakan efektifitas dan efisiensi kegiatan legislasi;
2. b.menciptakan keterukuran kinerja dan anggaran bidang legislasi; dan
3. c.terpenuhinya kebutuhan Perda yang mendukung pembangunan daerah.

BAB III

WAKTU DAN TAHAPAN

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 6

Tahapan penyusunan Propemperda terdiri dari:

a.penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dan dilingkungan Pemerintah Daerah;
b.penentuan skala prioritas untuk perancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda;
c.pemufakatan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah; dan
d.penetapan Propemperda oleh DPRD.

BAB IV

PENYUSUNAN DILINGKUNGAN DPRD

Pasal 7

(1)DPRD berkewajiban menyusun Propemperda tahunan.
(2)Koordinator penyusunan Propemperda tahunan DPRD adalah Bapemperda.
(3)Bapemperda wajib mengkoordinasikan penyusunan Propemperda kepada seluruh anggota DPRD.
(4)Dalam rangka pemantapan penentuan judul rancangan Perda yang akan disusun dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi DPRD dan atau Bapemperda dapat terlebih dahulu mengadakan diskusi, tukar pendapat, dan mencari masukan dari pakar/ahli dan kelembagaan yang memiliki kemampuan dalam menganalisa pembangunan di daerah dan kebutuhan akan aturan hukum di daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda dan jangka waktu penyusunan diatur dengan Peraturan DPRD.

BAB V

PENYUSUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Bupati berkewajiban menyusun Propemperda tahunan.
(2)Koordinator penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah adalah Bagian Hukum.
(3)Bagian Hukum wajib mengkoordinasikan penyusunan Propemperda tahunan kepada seluruh SKPD.

Pasal 9

(1)SKPD dapat mengajukan usulan pembentukan dan atau perubahan Perda kepada Bupati.
(2)Bagian Hukum dapat memberikan masukan untuk pembentukan dan atau perubahan Perda kepada SKPD.
(3)Dalam hal SKPD tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat mengajukan usulan pembentukan dan/ atau perubahan Perda kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda dan jangka waktu penyusunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah yang telah selesai dilaksanakan wajib segera disampaikan oleh Bupati kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…