DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan, dengan sistematik; Ketentuan Umum; Penyelengaraan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan; Jenis Beasiswa; Hak dan Kewajiban; Komponen dan Besaran Dana Beasiswa; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuen Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5871);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
9.Bantuan Dana Pendidikan selanjutnya disebut Bantuan Dana adalah sumber daya keuangan yang disediakan oleh daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya.
10.Beasiswa Pendidikan selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dengan persyaratan khusus dan waktu yang ditentukan.
11.Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang bisa menunjukan hasil yang telah dicapai oleh setiap peserta didik pada akhir tahun ajaran.
12.Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah
13.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
14.Tugas Belajar PNS adalah penugasan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang seluruh pembiayaannya ditanggung daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan dana dan beasiswa pendidikan berasaskan:

a.obyektif;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.non diskriminatif; dan
e.partisipatif.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan jaminan beasiswa guna mendorong Peserta Didik yang berprestasi dan/atau yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu agar dapat menempuh pendidikan dasar dan melanjutkan studi ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yang pengganggaranya dalam APBD.

Pasal 4

Bantuan dana dan beasiswa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan:

a.memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di Daerah;
c.meningkatkan akses pendidikan yang layak bagi peserta didik di Daerah;
d.meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia secara berkelanjutan di Daerah yang berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;
e.meningkatkan motivasi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk menempuh Pendidikan sampai Jenjang Pendidikan tinggi; dan
f.menghasilkan sumberdaya manusia di Daerah yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan meliputi :

a.penyelenggaraan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan;
b.jenis beasiswa;
c.hak dan kewajiban;
d.komponen dan besaran dana beasiswa;
e.pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.penghargaan;
h.peran serta masyarakat; dan
i.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan.
(3)Pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Penyelenggaraan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendidikan dan/atau urusan pemerintahan di bidang kepegawaian pada semua Perangkat Daerah.

BAB III

JENIS BEASISWA

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa Pendidikan kepada :

a.Masyarakat; atau
b.Santri

Pasal 8

Beasiswa kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan melalui :

a.bantuan Beasiswa; atau
b.Beasiswa Prestasi. Paragraf Ke-2 Bantuan Beasiswa

Pasal 9

Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, untuk jenis :

a.Pendidikan umum; atau
b.Pendidikan keagamaan.

Pasal 10

Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, diberikan dengan ketentuan :

a.pelajar atau mahasiswa tidak mampu di Daerah;
b.lulus seleksi/tes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
c.tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain; dan/atau
d.memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pesyaratan dan tata cara pemberian bantuan Beasiswa diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf Ke-3 Beasiswa Prestasi

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…