DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang perangkat desa, yang meliputi : kekosongan jabatan perangkat desa, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam mekanisme pengangkatan dan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa serta pemberian tunjangan perangkat desa sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2015 Nomor 06);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2016 Nomor 21, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2015 Nomor 06) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertangggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa .
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
15.Hari adalah hari kerja.
16.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
18.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
19.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, meliputi :
1. a.urusan tata usaha dan umum;
2. b.urusan keuangan; dan
3. c.urusan perencanaan.
(3)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan, meliputi :
1. a.urusan umum dan perencanaan; dan
2. b.urusan keuangan.
(4)Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

3.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

4.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, meliputi :
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Kesejahteraan; dan
3. c.Seksi Pelayanan.
(3)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, meliputi :
1. a.Seksi Pemerintahan; dan
2. b.Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
(4)Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah, huruf f dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945;
c.tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
e.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua ) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran;
f.dihapus;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.berkelakuan baik, jujur dan adil;
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.memiliki pengetahuan dan kemampuan menjalankan administrasi sesuai formasi jabatan yang diisi.
k.memiliki akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
l.membuat surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon berangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. f.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

7.Pasal 9 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Perangkat Desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
  1. 9.Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(2)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(3)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

10.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 sisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

11.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB VA dan diantara Pasal 13A dan Pasal 14 sisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 13B

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar perangkat Desa dilingkungan pemerintah Desa;
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(5)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

12.Pasal 15 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…