DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2022

Nomor: 24
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan sistematika : Ketentuan Umum; Asas; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; Penyeleggaraan Perlindungan Nelayan; Penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan; Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil; Kemitraan; Pelaksanaan Penangkapan Ikan; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pendanaan; Ketentua Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Kotabaru diperlukan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah;
c.bahwa dengan adanya perubahan terhadap ketentuan pemberdayaan dan perlindungan nelayan sehingaa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudiya Ikan Kecil sudah tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perlu diganti guna penyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Daerah adalah Bupati Kotabaru.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
6.Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
7.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
8.Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gros Ton (GT).
9.Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10.Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11.Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
12.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14.Pelaku Usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usahaprasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di daerah.
15.Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan nelayan.
16.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaranyang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
17.Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
18.Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
19.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan atau pembudi daya kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
20.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan atau pembudi daya berdasarkan kearifan lokal.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berasaskan:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.keberlanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai berikut:
1. a.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
2. b.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum dalam kegiatan usaha nelayan dan pembudidaya ikan;
3. c.mewujudkan kemandirian Nelayan dan Nelayan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
4. d.meningkatkan usaha Nelayan dan Nelayan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
5. e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil;
6. f.menjamin akses Nelayan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran;
7. g.meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil; dan
8. h.mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan
(3)Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan perlidungan dan pemberdayaan Nelayan;
b.penyelenggaraan perlindungan Nelayan;
c.penyelenggaraan pemberdayaan Nelayan;
d.penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil;
e.kemitraan;
f.pelaksanaan penangkapan ikan;
g.pengawasan;
h.peran serta masyarakat;
i.penghargaan; dan
j.pendanaan.

BAB V

PERENCANAAN PERLIDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil di Daerah secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan;
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
6. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. g.kebutuhan sarana dan prasarana;
8. h.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
9. i.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
10. j.jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
(4)Untuk penentuan jumlah Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, di dalam pencatatan administrasi kependudukan, dan atau bagi nelayan kecil pembudidaya ikan kecil telah memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Pasal 7

(1)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 8

(1)Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
(2)Strategi perlindungan dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
2. b.kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
3. c.jaminan kepastian Usaha Perikanan;
4. d.jaminan risiko Penangkapan Ikan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil;
5. e.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
6. f.pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
7. g.jaminan keamanan dan keselamatan; dan
8. h.fasilitasi dan bantuan hukum.
(3)Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.kemitraan usaha;
4. d.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
5. e.penguatan Kelembagaan.

Pasal 9

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayanan dan Nelayan Kecil serta Pembudi Daya Ikan Kecil termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada tingkat kabupaten.
(3)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan oleh pemerintah Daerah untuk menghasilkan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam rencana kerja pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…