DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang izin sanggar senam dan tempat fitnes, yang meliputi : ketentuan umum, perizinan, waktu untuk operasional usaha, kewajiban pemegang izin, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sanggar senam dan tempat fitnes mesti dikendalikan agar bernilai positif dan tidak menimbulkan ekses negatif terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Sanggar Senam dan Tempat Fitnes; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 )
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 28);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN SANGGAR SENAM DAN TEMPAT FITNES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Senam adalah suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan dan keserasian fisik yang teratur.
6.Sanggar senam adalah tempat atau sarana yang digunakan oleh komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan kegiatan senam aerobic, body languenge, zumba, dan atau sejenisnya.
7.Aerobic adalah senam dengan gerakan pembentukan badan yang diarahkan oleh instruktur senam.
8.Body Languange adalah senam menahan kontraksi otot daerah sekitar pinggul, perut dan daerah yang paling sering dikontraksikan untuk meningkatkan kekuatan otot perut, bokong, hingga otot-otot dasar rongga panggul.
9.Zumba adalah senam dengan gerakan dinamis dan energik dengan hentakan musik yang sama energik dan dipadukan dengan gerakan tarian, l atin, salsa, cumbia, merengue, dan atau hip hop.
10.Fitnes adalah kegiatan olahraga pembentukan otot- otot tubuh/fisik dengan latihan beban yang dilakukan secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga vitalitas atau penampilan tubuh.
11.Tempat fitnes adalah tempat atau sarana yang digunakan oleh komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan kegiatan fitnes.
12.Instruktur senam atau fitnes adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menjelaskan mengarahkan dan membina orang yang dilatihnya tentang senam, kebugaran jasmani dan kesehatan.
13.Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah surat izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam wilayah daerah.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha sanggar senam dan fitnes wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 3

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha sanggar senam dan fitnes kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1)Izin usaha sanggar senam dan tempat fitnes berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
(2)Perpanjangan izin dan daftar ulang diajukan 1 (satu) bulan sebelum waktu nya berakhir.

Pasal 5

(1)Permohonan izin usaha sanggar senam dan fitnes diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup dengan ditandatangani oleh Pemohon.
(2)Apabila disediakan formulir permohonan, yang bersangkutan mengisi, menempelkan materai cukup dan bertandatangan pada formulir dimaksud.

Pasal 6

(1)Syarat mengajukan permohoan izin, meliputi:
1. a.SITU;
2. c.Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
3. d.Pasphoto Berwarna pemohon dengan ukuran dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penerbit izin; dan
4. e.Fotocopi Akta Pendirian Badan Usaha yang telah disahkan oleh Pejabat berwenang (untuk permohonan yang diajukan oleh suatu badan).
(2)SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimohonkan secara bersamaan dalam satu waktu dengan izin usaha sanggar senam dan tempat fitnes dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha.

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon juga wajib memenuhi persyaratan:

a.kelayakan bangunan tempat usaha, meliputi:
1. 1.bangunan beton yang mampu menyangga beban manusia dan peralatan serta pengamanan bangunan dari bahaya kebakaran yang dibuktikan dengan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dari Pejabat Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
2. 2.dalam hal sanggar senam dan tempat fitnes merupakan satu kesatuan bangunan, maka ruangannya terpisah;
3. 3.memiliki ruang ganti pakaian;
4. 4.memiliki area parkir pengunjung (tidak menggunakan fasilitas trotoar dan/atau jalan umum); dan
5. 5.menggunakan peredam suara untuk ruangan sanggar senam yang menggunaan sound system (tidak mengganggu aktivitas kehidupan warga disekitarnya);
b.lokasi bangunan usaha, tidak bersebelahan atau berjarak dekat dengan bangunan:
1. 1.Ibadah keagamaan;
2. 2.Sekolah/Tempat Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Rumah Sakit;
4. 4.Panti Jompo;
5. 5.Kantor Pemerintahan;
c.memiliki/mempekerjakan instruktur senam/fitnes yang memiliki dedikasi dan profesionalitas dibidangnya.

Pasal 8

(1)Jangka waktu proses perizinan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.
(2)Penolakan atas permohonan izin wajib disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

BAB III

WAKTU UNTUK OPERASIONAL USAHA

Pasal 9

(1)Waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk operasional usaha sanggar senam dan tempat fitnes, meliputi:
1. a.waktu dimana orang menjalankan rutinitas ibadah keagamaan;
2. b.waktu hari raya/besar agama;
3. c.waktu peringatan hari besar keagamaan; dan
4. d.waktu hari besar nasional Kemerdekan Republik Indonesia.
(2)Jam operasional usaha sanggar senam dan tempat fitnes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disamakan dengan jam operasional tempat hiburan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Pemegang izin sanggar senam dan tempat fitnes wajib mematuhi ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…