DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang meliputi : ketentuan umum, asas dan tujuan, model upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, tugas dan wewenang, pengorganisasian, pengaturan, perencanaan, pengalokasian anggran, pelaksanaan rencana kegiatan, perlindungan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, pembinaan, pengawasasn, monitoring dan evaluasi, kemitraan, database dan sistem informasi, penghargaan, sanksi administratif, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Lampiran huruf B tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan untuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
6.Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.
7.Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau practice).
8.Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang selanjutnya disebut UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.
9.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam kerangka desentralisasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diselenggarkan berdasarkan asas:

a.kesukarelaan;
b.otonom;
c.keswadayaan;
d.partisipatif;
e.egalitier;
f.demokratis;
g.keterbukaan;
h.kebersamaan;
i.akuntabilitas; dan
j.desentralisasi

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya berlandaskan UKBM.

BAB III

MODEL UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT

Pasal 4

(1)UKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 modelnya dapat berupa:
1. a.Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
2. b.Pos pembinaan terpadu lanjut usia (Posbindu Lansia/Posyandu Lansia);
3. c.Pondok Bersalin Desa (Polindes);
4. d.Pos Obat Desa (POD) atau Warung Obat Desa (WOD);
5. e.Upaya Kesehatan Tradisional Tanaman Obat Keluarga (UKT-TOGA);
6. f.Pos Kesehatan Masyarakat (Pos UKM);
7. g.Pos Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren);
8. h.Pos Kesehatan Tempat Ibadah (PKTI);
9. i.Karang Taruna Husada (KTH);
10. j.Pos Penyehatan Lingkungan Air, Sampah, dan Wadah Genangan Air; dan
11. k.model lainnya yang bersifat inovatif dari masyarakat dan berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
(2)Hal-hal atau kegiatan yang bersifat supranatural tidak termasuk dan bukan menjadi bagian dalam model UKBM yang diberdayakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Penentuan model pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan harus memperhatikan:
1. a.kondisi fisik wilayah setempat;
2. b.kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat;
3. c.potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang ada diwilayah setempat (ekologis); dan
4. d.nilai keadilan dan hak asasi manusia untuk tidak merugikan dan senantiasa memberikan manfaat kepada semua pihak.
(2)Kearifan lokal mencakup pengetahuan, keterampilan, dan tradisi lokal berkaitan dengan UKBM harus dilestarikan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
(2)Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.memotivasi dan mendorong kesadaran masyarakat, memberikan pengetahuan dan pemahaman, serta menumbuhkan kemauan masyarakat untuk:
  1. 1.memiliki PHBS sebagai upaya pencegahan dan memelihara serta melindungi diri dari berbagai ancaman penyakit;
  2. 2.mengenali masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan berupa macam penyakit, gizi dan makanan, perumahan dan sanitasi, dan bahaya narkotika, psikotropika, zat aditif dan minuman keras;
  3. 3.mengenali dan memanfaatkan potensi-potensi dilingkungan sekitar kehidupan masyarakat yang berguna untuk kesehatan;
  4. 4.mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri maupun secara gotong royong;
  5. 5.membentuk pola hidup masyarakat yang rutin melakukan kegiatan kebugaran, olahraga, dan konsultasi pada tempat pusat kesehatan masyarakat yang disediakan Pemerintah Daerah;
2. b.melestarikan kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya atau material masyarakat dalam bidang kesehatan;
3. c.memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan pengorganisasian masyarakat (community organization) melalui peran tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi swadaya masyarakat;
4. d.penggalangan kemitraan dan partisipasi lintas sektor terkait, swasta, dunia usaha dan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; dan
5. e.mewujudkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan secara terintegrasi dan bersinergi antar pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, meliputi:

a.pengorganisasian;
b.pengaturan;
c.perencanaan;
d.pengalokasian anggaran;
e.pelaksanaan rencana kegiatan;
f.perlindungan UKBM; dan
g.pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

(1)Bupati membentuk Tim Teknis dan Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
(2)Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGATURAN

Pasal 9

(1)Pengaturan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilakukan melalui penetapan pedoman teknis pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
(2)Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Teknis.
(3)Dalam menyusun pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebijakan yang diatur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
(4)Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 10

(1)Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan disusun setiap tahun disusun oleh Tim Teknis sebelum Penetapan APBD.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan kondisi riil dan dibutuhkan oleh masyarakat serta memperhatikan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
(3)Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014