DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru dimaksud untuk untuk meningkatkan kinerja PDAM dengan Penambahan penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan melalui sambungan baru sebanyak 2000 unit yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Penyertaan modal daerah kepada PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 41.435.653.941,87 (empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh tujuh sen) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru Nomor 03 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1980);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 10);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 12);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 Nomor 14);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Tingkat II Kotabaru Nomor 03 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru.
7.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal pemerintah daerah adalah untuk untuk meningkatkan kinerja PDAM.

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan melalui sambungan baru sebanyak 2000 unit yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penambahan penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal pada PDAM dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

(1)Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
(2)Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
(3)Direksi dan/atau Badan Pengurus menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah PDAM.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal Daerah harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PDAM, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.identitas masing-masing pihak;
2. b.jenis dan nilai modal;
3. c.bidang usaha;
4. d.perjanjian laba; dan
5. e.hak, kewajiban dan saksi-saksi.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicatat dalam pos penyertaan modal Pemerintah Daerah dan dalam neraca PDAM.

BAB IV

BENTUK

Pasal 7

(1)Bentuk penyertaan modal, berupa modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penyertaan modal daerah kepada PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 41.435.653.941,87 (empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh tujuh sen).

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
(2)Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah seluruh penyertaan modal daerah kedalam modal PDAM sampai tahun 2018 menjadi Rp. 47.435.653.941,87 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh tujuh sen).

Pasal 10

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk pemasangan 2.000 sambungan rumah dan kegiatan infrastruktur serta penunjang lainnya sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) per sambungan rumah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…