DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitas pelayanan Jemaah Haji, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenmggaraan pelayanan Jemaah Haji; 3. Penunjang Penyelenggartaan Ibadah Haji; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Pendanaan; 7. Ketentuan Lain-Lain; dan 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kepada jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Kotabaru secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat dalam pelaksanaan ibadah haji;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Kotabaru sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelayanan Jemaah haji; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PELAYANAN JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
8.Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9.Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
10.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
11.Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
12.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi
13.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
14.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan bimbingan ibadah.
15.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji berasaskan:

a.syariat;
b.amanah;
c.keadilan;
d.kemaslahatan;
e.kemanfaatan;
f.keselamatan;
g.keamanan;
h.profesionalitas;
i.transparansi; dan
j.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanaan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.
(2)Pelayanaan Jemaah Haji dimaksudkan sebagai dasar penganggaran dalam APBD untuk pelayanan Jemaah Haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji ditetapkan dengan tujuan:

a.memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
b.mewujudkan pelayanan Ibadah Haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji meliputi :

a.penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji;
b.penunjang penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.peran serta masyarakat; dan
e.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN JEMAAH HAJI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Jemaah Haji Reguler yang berasal dari Daerah.
(2)Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
(3)Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi
2. b.Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
3. c.akomodasi;
4. d.konsumsi; dan
5. e.kesehatan.
(4)Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru.

Pasal 8

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi. Paragraf Ke-2 Pelaksanaan

Pasal 9

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
(2)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat dan/atau transportasi udara.

Pasal 10

Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

a.transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;
b.transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
c.pelayanan bagasi; dan
d.transportasi petugas pengamanan dan pengawalan, serta petugas kesehatan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…