DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Pada Kawasan Terpencil berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadikan Tenaga Kesehatan berdaya guna dan terlindungi dalam melaksanakan tugas dikawasan terpencil dengan Tujuan dari pemberdayaan dan perlindungan Tenaga Kesehatan adalah: a. tersedianya Tenaga Kesehatan yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan di kawasan terpencil; b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan secara khusus menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir; dan c. meningkatkan retensi Tenaga Kesehatan untuk bertugas di kawasan terpencil dan sangat terpencil dengan adanya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 3. Pemberdayaan; 4. Perlindungan; 5. Profesionalitas Tenaga Kesehatan; 6. Penghargaan; 7. Penganggaran; 8. Sanksi Administratif; 9. Ketentuan Lain-LAin; dan 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin eksistensi dan profesionalitas pelayanan tenaga kesehatan yang ditugaskan/bertugas membantu penduduk dikawasan terpencil harus mendapatkan perlindungan sehingga dapat bertugas dengan baik dan memberikan hasil nyata bagi peningkatan taraf kesehatan masyarakat;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 57 Huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan pada Kawasan Terpencil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN PADA KAWASAN TERPENCIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kotabaru yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan.
6.Kawasan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7.Kawasan terpencil adalah kawasan dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berupa kawasan hunian dengan penduduk yang menetap berbentuk desa, dusun, masyarakat adat atau sebutan lainnya.
8.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9.Bidan adalah seorang Perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang telah teregisterasi sesuai peraturan perundang-undangan. 10.Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di Iuar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 11.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 12.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 13.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Kriteria kawasan terpencil ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadikan Tenaga Kesehatan berdaya guna dan terlindungi dalam melaksanakan tugas dikawasan terpencil.

Pasal 4

Tujuan dari pemberdayaan dan perlindungan Tenaga Kesehatan adalah:

a.tersedianya Tenaga Kesehatan yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan di kawasan terpencil;
b.meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan secara khusus menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir; dan
c.meningkatkan retensi Tenaga Kesehatan untuk bertugas di kawasan terpencil dan sangat terpencil dengan adanya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

BAB III

PERLINDUNGAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara merata diseluruh wilayah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menugaskan dan atau mengadakan Tenaga Kesehatan untuk ditugaskan pada kawasan terpencil.
(2)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diutamakan adalah Tenaga Kesehatan jenis kebidanan dan keperawatan.
(3)Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kawasan permukiman yang penduduknya menetap dan benar- benar membutuhkan adanya Tenaga Kesehatan berdasarkan evaluasi tingkat kesehatan masyarakat oleh Dinas.
(4)Penugasan/pengadaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Untuk ketersediaan dan kesediaan Tenaga Kesehatan bertugas pada kawasan terpencil, pemerintah daerah melakukan:
1. a.koordinasi dengan Pemerintah/Pemerintah Provinsi untuk kebutuhan Tenaga Kesehatan dikawasan terpencil;
2. b.peningkatan jumlah putera puteri daerah lulusan pendidikan strata-1 kebidanan dan keperawatan melalui penjaringan lulusan sekolah menengah atas untuk dibiayai melanjutkan pada jenis jenjang pendidikan kebidanan dan keperawatan dengan penjanjian tertulis.
(2)Penjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
1. a.menempuh pendidikan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan sesuai standar waktu yang ditentukan oleh institusi pendidikan; dan
2. b.setelah lulus bersedia mengabdikan diri bertugas dikawasan terpencil dan sangat terpencil dengan pemprosesan statusnya oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 7

(1)Dalam rangka mengedepankan nilai keadilan terhadap Tenaga Kesehatan yang ditugaskan di kawasan terpencil dan sangat terpencil sifatnya tidak selamanya berada dikawasan tersebut.
(2)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dipindahkan ketempat pelayanan kesehatan ditingkat kecamatan maupun di ibukota kabupaten sepanjang terdapat regenerasi atau menggantikan kedudukannya di kawasan terpencil dan sangat terpencil, kecuali yang bersangkutan tidak berkemauan untuk dipindahkan atau telah menyatu dengan kehidupan dikawasan tersebut.
(3)Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah menempuh masa lebih dari 2 (dua) tahun melaksanakan tugas dikawasan terpencil dan sangat terpencil.

Pasal 8

(1)Sebelum ditugaskan kekawasan terpencil, Dinas wajib melakukan pemberdayaan kemampuan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan.
(2)Pemberdayaan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.pendidikan/sertifikasi untuk tindakan keperawatan, kefarmasian terbatas, dan kegawatdaruratan; dan
2. b.pendidikan program.
(3)Pendidikan/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
(4)Pendidikan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.layanan penjangkauan berkelanjutan (Suitainable Outreach Service/SOS) untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan imunisasi;
2. b.Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
3. c.kemitraan bidan dan dukun;
4. d.Perawatan Metode Kanguru (PMK) sebagai alternatif pengganti incubator dalam perawatan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR);
5. e.Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M) yang merupakan model pendekatan untuk memberdayakan masyarakat dalam tatalaksana anak balita sakit; dan
6. f.pemberdayaan masyarakat dengan memanfatkan kearifan lokal termasuk penggunaan tanaman obat, posbindu dan posyandu.

Pasal 9

(1)Untuk keberdayaan Tenaga Kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil, pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas dan mengadakan dukungan sarana.
(2)Fasilitas dan dukungan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Fasilitas:
  1. 1.rumah negara;
  2. 2.perlengkapan rumah tangga; dan
  3. 3.pakaian dinas dan atribut;
  4. 4.kenderaan dinas apabila diperlukan.
2. b.Sarana:
  1. 1.tempat pelayanan kesehatan;
  2. 2.alat kesehatan;
  3. 3.obat-obatan skala bebas/terbatas yang dapat dipergunakan/ diberikan kepada pasien sesuai lingkup kewenangan yang diberikan; dan
  4. 4.peralatan penunjang lainnya yang dibutuhkan pada skala terpencil dan sangat terpencil.
(3)Sarana tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka (1) dapat berupa:
1. a.Puskesmas Pembantu;
2. b.rumah Bidan dan Perawat yang berkedudukan sebagai rumah tunggu kelahiran atau Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu; atau
3. c.Sarana pelayanan kesehatan lainnya.
(4)Untuk efisiensi dan efektivitas sarana tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berfungsi ganda sebagai fasilitas tempat tinggal bidan/perawat.
(5)Pengadaan fasilitas dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan khusus bangunan diutamakan melalui cara swakelola melibatkan masyarakat setempat atau dikerjasamakan dengan kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang lingkup wilayah pengamanannya termasuk kawasan penugasan Tenaga Kesehatan.

Pasal 10

(1)Bupati berkewajiban menetapkan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3)sebagai sarana pelayanan kesehatan terpencil/ sangat terpencil.
(2)Penetapan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…