DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanaan; Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9aJ;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AL4 Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2414 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tartrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana.an Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A1,4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321l, Peraturan Pemerintah Nomor tZ Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAfi Nnmor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1l;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol7 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A17 Nomor 225, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 5. 6. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A18 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62A$; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 20921, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor l22ll; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Z}rc Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1089); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, ya"ng dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 9. 10. 11. 12. 13. +. 5.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, d'wrfatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia' Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu.
10.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan ralqyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 6. 7. B. 9. 12 " Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepa1a Desa.
14.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15.Calon Kepala Desa Terpilih adaiah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak daiam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oteh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
18.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. 2O. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah dafta.r pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumiah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 2 L. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia di desa yang bersangkutan.
22.Penyaringan adalah proses seleksi bakal-bakal calon Kepala Desa hasil penjaringan sesuai persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
23.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapat dukungan. Z4.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adaiah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, danf atau Organisasi Kemasyarakatan.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat t1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang safila diseluruh Desa pada wilayah Daerah. {u (21

Pasal 4

{1} Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Daerah;
b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c.ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 {tiga} kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. {3} Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

{1} Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten. {2}Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat t1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)Tugas panitia pemilihan di Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten Kotabaru;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.rnemfasiiitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan iainnya; e" menya-rnpaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
5. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Kotabaru;
6. g.melakukan pengawasan penyelenggaran pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
7. h.melakukan evaluasi pemilihan. dan pelaporan pelaksanaan {4)Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan Kepada Desa. (S)Penugasan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat t4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan badan pernusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diqjukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;dan e" persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(2)Batasan waktu Camat menyampaikan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paiing lambat 7 {tujuh} hari setelah menerima laporan dari BPD.
(3)Dalam hal terlampaui batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka BPD menyampaikan langsung kepada Bupati.

Pasal 9

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

a.merencanakan,mengkoordinasikan, menyeienggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara peiaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan ?empat Pemungutan Suara;
i.melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. Paragrei 2 Penetapan Pemilih Pasal L0 (U Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. (21 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat tl) harus memenuhi syarat:
a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 ttujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
b.tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c" tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 {enam} bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagr memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

(1)Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) sudah/pernah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke desa lain; atau
5. e.belum terdaftar. {3} Berdasarkan daftar pemilih ayat (1), Panitia pemilihan daftar pemilih sementara. tahun, tetapi sebagaimana dimaksud pada menyusun dan menetapkan

Pasal 12

{1} Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat {1) selama 3 (tiga) hari.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…