DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 156

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Pengelolaan Pendidikan; Kurikulum Muatan Lokal; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendirian, Penambahan atau Perubahan dan Penggabungan, dan Penghapusan atau Penutupan Satuan Pendidikan; Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Bantuan Pendidikan dan Penghargaan; Sistem Informasi Pendidikan; Pembiayaan Pendidikan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengembangkan Pendidikan di Daerah yang bermutu, religius, berbudaya diperlukan sebuah Penyelenggaraan Pendidikan yang terencana terarah dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
7.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
8.Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang Jenis Pendidikan.
11.Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan.
12.Pendidikan Non formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13.Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
14.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
15.Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
16.Pendidikan Dan Pelatihan Kerja adalah Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
17.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
19.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
20.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
21.Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi kemasyarakatan.
23.Masyarakat Penyelenggara Pendidikan adalah anggota masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum yang membentuk Satuan Pendidikan di Daerah.
24.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
25.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
26.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
27.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
28.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
29.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
30.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua/Wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
31.Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan asas:

a.mutu;
b.transparansi;
c.akuntabilitas;
d.keadilan; dan
e.partisipatif.

Pasal 3

Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Orang Tua/Wali berhak:

a.memilih Satuan Pendidikan anaknya;
b.memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya; dan
c.menyampaikan kepada Satuan Pendidikan mengenai kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus.

Pasal 6

Orang Tua/Wali berkewajiban:

a.memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh Pendidikan;
b.mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
c.menjamin kelangsungan Pendidikan; dan
d.mendorong anak untuk mengembangkan minat dan bakat.

Pasal 7

Masyarakat berhak:

a.memperoleh pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memperoleh pelayanan Pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
c.merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program Pendidikan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban:

a.mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan;
b.memberikan dukungan untuk kelangsungan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
c.menjamin pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Pasal 9

Peserta Didik berhak:

a.mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
b.mengembangkan kepribadian sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
c.mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; dan
d.memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya.

Pasal 10

(1)Peserta Didik wajib:
1. a.mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
2. b.menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
3. c.menghormati pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. d.memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
5. e.mencintai dan melestarikan lingkungan;
6. f.menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
7. g.menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
8. h.menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
9. i.mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan.

Isi peraturan

Teks156PDFHirarki

Memuat teks peraturan…