DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; Jenis Usaha atau Kegiatan yang Memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; Hak dan Kewajiban; Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotabaru.
4.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis;
7.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah;
8.Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
9.Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilai adalah Tim yang melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan kelengkapan yang diusulkan oleh penanam modal.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan bagi Masyarakat dan/atau investorsi di Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif;dan
f.efisien.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dilakukan dengan tujuan:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; dan
d.meningkatkan daya saing.

Pasal 5

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi meliputi:

a.kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi;
b.bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
c.jenis usaha atau kegiatan yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e.hak dan kewajiban;dan
f.evaluasi dan pelaporan.
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

(1)Permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
2. b.untuk Pemohon yang baru memulai usaha/belum berproduksi komersial, permohonan paling sedikit memuat: 1) profil usaha; 2) jumlah modal; 3) jumlah tenaga kerja; dan 4) bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan.
3. c.untuk Pemohon yang sudah melaksanakan kegiatan usaha/berproduksi komersial dan akan melakukan perluasan usaha paling sedikit memuat: 1) profil usaha; 2) kinerja manajemen; 3) lingkup usaha; 4) perkembangan usaha; dan 5) bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan.
4. d.Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan investasi yang dimohonkan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian.
(2)Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

(1)Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
2. b.melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
3. c.menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan;
4. d.menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan;
5. e.menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
6. f.menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan; dan
7. g.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan.
(2)Setelah persyaratan yang diajukan oleh pemohon lengkap, Tim Verifikasi dan penilaian harus menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja.
(3)Tim Verifikasi dan Penilaian menyampaikan laporan mengenai perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…