DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 – 2025 berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembangunan Kepariwisataan; 3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Pariwisata; 4. Rencana Struktur Dan Pengembangan Perwilayahan Pariwisata; 5. Indikasi Program Pembangunan Pariwisata; 6. Pendanaan; 7. Pengawasan dan Pengendalian; 8. Larangan; 9. Ketentuan Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; dan 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 - 2025; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tengtang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4562);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 04);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2018 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah/Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RIPPAR-KAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan ditingkat Kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilaiyang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14.Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
16.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17.Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
18.Kawasan Pariwisata Daerah selanjutnya disebut dengan Destinasi Pariwisata Kabupaten, disingkat DPK adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
19.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21.Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
22.Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
23.Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
24.Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
25.Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
26.Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
27.Setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan, meliputi:
1. a.Destinasi Pariwisata;
2. b.Pemasaran Pariwisata;
3. c.Industri Pariwisata; dan
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
(3)RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran:
5. e.arah kebijakan strategi, dan indikasi program pembangunan Destinasi Pariwisata;
6. f.arah kebijakan strategi, dan indikasi program pembangunan Pemasaran Pariwisata;
7. g.arah kebijakan strategi, dan indikasi program pembangunan Industri Pariwisata; dan
8. h.arah kebijakan strategi, dan indikasi program pembangunan Kelembagaan Pariwisata.
(4)Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Mewujudkan Kabupaten Kotabaru sebagai Kawasan Destinasi Wisata yang Maju dan Berwawasan Lingkungan Tahun 2025.
(5)Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
1. a.mengembangkan destinasi pariwisata andalan;
2. b.menerapkan pola pembangunan berkelanjutan dalam mengembangkan destinasi wisata;
3. c.menerapkan teknologi informasi dalam membangun jaringan promosi pemasaran wisata yang inovatif;
4. d.mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
5. e.membangun sistem kelembagaan pariwisata Daerah yang partisipatif dan integratif yang efektif dalam penata-kelolaan aktifitas kepariwisataan; dan
6. f.mendorong peningkatan pemanfaatan potensi kepariwisataan lokal berupa produk, jasa dan sumber daya sosial budaya.
(6)Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
1. a.meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan;
2. b.menjamin manfaat berkelanjutan dari pengelolaan pariwisata
3. c.meningkatkan akses, baik secara kuantitas maupun kualitas informasi kepariwisataan Kotabaru bagi calon wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
4. d.meningkatkan jumlah industri pariwisata yang berdaya saing dan memiliki kepekaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan lokal;
5. e.meningkatkan efekvitas implementasi rencana dan mekanisme pemantauan program/kegiatan pengembangan kepariwisataan daerah; dan
6. f.meningkatkan ekonomi lokal dan kontribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah.
(7)Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
1. a.sasaran pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:
  1. 1.terwujudnya destinasi pariwisata andalan di Kabupaten Kotabaru;
  2. 2.diterapkannya pola pembangunan berkelanjutan dalam mengembangkan kepariwisataan; dan
  3. 3.terwujudnya peningkatan pemanfaatan potensi kepariwisataan lokal meliputi produk, jasa dan sumber daya sosial budaya.
2. b.sasaran pembangunan Pemasaran Pariwisata, yaitu diterapkannya teknologi informasi dalam membangun jaringan promosi pemasaran wisata yang inovatif.
3. c.sasaran pembangunan Industri Pariwisata, yaitu terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya.
4. d.sasaran pembangunan Kelembagaan Pariwisata, yaitu terbangunnya sistem kelembagaan pariwisata daerah yang partisipatif dan integratif yang efektif dalam penata-kelolaan aktifitas kepariwisataan.
(8)Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

(1)RIPPAR-KAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
(2)Dokumen RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), ditetapkan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten, meliputi:

a.pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya daerah;
b.pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
c.pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan dan berimbang;
d.pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan mengembangkan potensi wisata ekonomi kreatif;
f.pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat setempat;
g.pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; dan
h.pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Pariwisata Kabupaten, terdiri atas:

a.arah kebijakan pembangunan DPK, meliputi:
1. 1.peningkatan keterpaduan antar sektor dalam pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata;
2. 2.peningkatan dan penataan daya saing daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan;
3. 3.peningkatan sarana/prasarana aksesbilitas dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam wilayah kabupaten, provinsi, nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi utama
4. 4.peningkatan sarana dan prasarana umum dalam dukungan pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Kabupaten;
5. 5.peningkatan investasi pariwisata dalam mendukung pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata;
6. 6.peningkatan pengembangan fasilitas pariwisata dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil dan menengah;
7. 7.peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan;
8. 8.peningkatan penguatan kemitraan dan kerjasama antarusaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha antar sektor terkait;
9. 9.peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
10. 10.peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait; dan
11. 11.peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi.
b.arah kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten, meliputi:
1. 1.peningkatan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekoturis yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
2. 2.peningkatan citra kepariwistaan kabupaten secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
3. 3.peningkatan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
4. 4.peningkatan penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri.
c.arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten, meliputi:
1. 1.peningkatan kualitas dan kuantitas keragaman daya tarik wisata;
2. 2.peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sesuai standar internasional dan berbasis keunikan dan kekhasan lokal;
3. 3.peningkatan kemitraan usaha pariwisata melalui skema kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
4. 4.peningkatan tata kelola dan manajemen usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.
d.arah kebijakan pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten meliputi:
1. 1.peningkatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang-bidang teknis kepariwisataan (pemasaran, industri dan destinasi);
2. 2.peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
3. 3.peningkatan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 8

Arah strategi pembangunan Kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan DPK, meliputi:

a.Strategi peningkatan keterpaduan antar sektor dalam pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata, yakni:
1. 1.menetapkan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata secara terpadu dengan pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat-Pusat Pelayanan Kawasan dalam struktur ruang wilayah kabupaten;
2. 2.menetapkan DPK, KPPK dan KSPK sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki masing- masing kawasan secara seimbang di antara pulau- pulau utama; dan
3. 3.memperkuat keterkaitan antar-KPPK, antar-KSPK, serta antara KPPK dan KSPK melalui peningkatan keterhubungan, pengembangan dan pengendalian investasi pariwisata dan pengembangan produk serta paket-paket wisata.
b.Strategi peningkatan dan penataan daya saing daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan, yakni:
1. 1.meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata alam yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan menjadi keunggulan saing bagi destinasi;
2. 2.mengendalikan aktivitas wisata alam dalam batas- batas daya dukung;
3. 3.meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati (ekosistem, jenis, dan genetik) yang menjadi daya tarik wisata agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya;
4. 4.menata pola tapak daya tarik wisata alam secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan konservasi/perlindungan lingkungan;
5. 5.mengelola daya tarik wisata alam secara inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/perlindungan lingkungan;
6. 6.menggali unsur-unsur keunikan alam untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru;
7. 7.mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam paket-paket perjalanan wisata;
8. 8.meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata budaya yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan sebagai komplementer keunggulan saing bagi destinasi selain daya tarik wisata alam;
9. 9.meningkatkan upaya konservasi warisan budaya (situs/cagar budaya dan peninggalan sejarah) dalam kepariwisataan;
10. 10.menata pola tapak daya tarik wisata budaya secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan konservasi/perlindungan warisan budaya;
11. 11.Mengelola daya tarik wisata budaya yang inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/perlindungan warisan budaya;
12. 12.meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata buatan sehingga dapat diandalkan sebagai komplementer keunggulan saing bagi destinasi selain daya tarik wisata alam;
13. 13.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata buatan;
14. 14.menata pola tapak daya tarik wisata buatan secara harmonis guna mengintegrasikan fungsinya sebagai daya tarik wisata dan pemanfaatan tradisional;
15. 15.pengelolaan daya tarik wisata buatan yang inovatif berbasis masyarakat;
16. 16.penggalian unsur-unsur keunikan bangunan- bangunan, pola perkampungan dan elemen-elemen arsitektur tradisional untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru;
17. 17.mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata buatan dengan memasukkannya kedalam paket- paket perjalanan wisata;
18. 18.mengembangkan keterpaduan antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan dalam paket-paket perjalanan wisata; dan
19. 19.memperkuat konektivitas antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan dalam struktur kepariwisataan Kabupaten.
c.Strategi peningkatan sarana/prasarana aksesbilitas dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam wilayah kabupaten, provinsi, nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi hinterland, yakni:
1. 1.mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata, antara pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata;
2. 2.mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di pusat-pusat pelayanan pariwisata;
3. 3.mengembangkan dan meningkatkan dermaga di pulau-pulau kecil;
4. 4.mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan kolektor primer dan jalan lingkungan primer di masing-masing pulau;
5. 5.mengembangkan kapasitas Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Penyeberangan serta penataannya sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan melalui jalur laut;
6. 6.akselerasi pembangunan marina di Tanjung Kunyit dan Pulau Sembilangserta pengembangan dermaga- dermaga khusus pariwisata di masing-masing kawasan pariwisata secara representatif;
7. 7.meningkatkan kelas/status dan/atau mengintegrasikan fungsi Bandara Kotabaru sebagai Bandara umum disertai dengan pengembangan kapasitas bandara;
8. 8.meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan;
9. 9.meningkatkan ketersediaan sarana transportasi laut dan intensitas pelayaran angkutan niaga dan penyeberangan;
10. 10.mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana trasportasi darat; dan
11. 11.mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana angkutan laut internal termasuk pembinaan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata internal yang dikelola masyarakat.
d.Strategi peningkatan sarana dan prasarana umum dalam dukungan pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Kabupaten, yakni:
1. 1.meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih yang mendukung pengembangan pariwisata melalui optimalisasi pengembangan sumber-sumber air yang ada dan pengembangan jaringannya;
2. 2.meningkatan kapasitas ketersediaan energi listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan sumber-sumber energi listrik terbarukan;
3. 3.mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana persampahan disertai usaha pengelolaan sampah secara terpadu;
4. 4.mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal di pusat-pusat pelayanan pariwisata;
5. 5.mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal;
6. 6.mengembangkan lembaga pendidikan tinggi setingkat Sekolah Tinggi atau Akademi di bidang pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata;
7. 7.mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata;
8. 8.mengembangkan fasilitas kesehatan dan keselamatan wisata selam; dan
9. 9.mengembangkan dan menata pasar-pasar tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata.
e.Strategi peningkatan investasi pariwisata dalam mendukung pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata, yakni mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pariwisata dalam kerangka investasi pariwisata berdasarkan perwilayahan pariwisata.
f.Strategi peningkatan pengembangan fasilitas pariwisata dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil dan menengah, yakni:
1. 1.mengembangkan fasilitas pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa wisata dan kampung-kampung wisata; dan
2. 2.mengembangkan pasar seni dan kios-kios cinderamata di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata dan desa-desa wisata.
g.Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan, yakni:
1. 1.memetakan secara partisipatif potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
2. 2.memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
3. 3.mengembangkan kelembagaan dan menguatkan kelembagaan masyarakat yang telah ada guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
4. 4.mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
5. 5.mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung-kampung wisata;
6. 6.meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan sebagai komponen pendukung produk wisata;
7. 7.meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal;
8. 8.mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil; dan
9. 9.mengembangkan regulasi untuk pelindungan terhadap kelangsungan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil.
h.Strategi peningkatan penguatan kemitraan dan kerjasama antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha antar sektor terkait, yakni:
1. 1.mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil/kerajinan dan usaha mikro dan kecil;
2. 2.meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi standar pasar; dan
3. 3.meningkatkan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi standar pasar pariwisata.
i.Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil, yakni:
1. 1.memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
2. 2.meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
3. 3.insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usaha; dan
4. 4.bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil.
j.Strategi peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, yakni:
1. 1.mengintensifkan komunikasi-informasi-edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
2. 2.meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat melalui kepeloporan tokoh-tokoh setempat;
3. 3.melibatkan masyarakat, tokoh dan generasi muda dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
4. 4.membangun dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
5. 5.mengembangkan komunikasi-informasi-edukasi mengenai kepariwisataan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah; dan
6. 6.meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat untuk menumbuhkan wawasan kepariwisataan.
k.Strategi peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi, yakni:
1. 1.meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada melalui pengembangan kapasitas birokrasi;
2. 2.menyempurnakann regulasi yang menghambat investasi;
3. 3.menyediakan informasi peluang-peluang investasi yang mudah diakses; dan
4. 4.meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 9

Arah strategi pembangunan Kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten, meliputi:

a.Strategi peningkatan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmentasi pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata, yakni:
1. 1.meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata;
2. 2.meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
3. 3.mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
4. 4.mengembangkan promosi berbasis tema ekowisata; dan
5. 5.meningkatkan pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang bertemakan ekowisata.
b.Strategi peningkatan citra kepariwisataan Kabupaten secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing, yakni:
1. 1.meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Kotabaru sebagai Center Point of Indonesia serta keanekaragaman hayati, multi budaya dan keramahtamahan penduduk; dan
2. 2.meningkatkan promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
c.Strategi peningkatan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan, yakni:
1. 1.meningkatkan keterpaduan yang sinergis promosi antar pemangku kepentingan; dan
2. 2.mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
d.Strategi peningkatan penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri, yakni:
1. 1.akselerasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan mengoptimalkan peran dan fungsinya;
2. 2.menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah;
3. 3.menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
4. 4.menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 10

Arah strategi pembangunan Kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten, meliputi:

a.Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas keragaman daya tarik wisata, yakni:
1. 1.mengembangkan manajemen atraksi termasuk manajemen berbasis lingkungan dan pelibatan masyarakat;
2. 2.mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki kualitas interpretasi daya tarik wisata;
3. 3.menguatkan kualitas produk wisata; dan
4. 4.meningkatkan pengemasan produk wisata dan diversitas keragaman paket-paket produk wisata.
b.Strategi peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sesuai standar internasional dan berbasis keunikan dan kekhasan lokal, yakni:
a.mendorong dan memfasilitasi penerapan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan perangkat- perangkatnya;
b.mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
c.memberikan insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
c.Strategi peningkatan kemitraan usaha pariwisata melalui skema kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, yakni menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
d.Strategi peningkatan tata kelola dan manajemen usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan, yakni:
a.menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
b.menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
c.mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
d.mendorong tumbuhnya ekonomi biru (blue economy) di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
e.mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Pasal 11

Arah strategi pembangunan Kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten, meliputi:

a.Strategi peningkatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang-bidang teknis kepariwisataan (pemasaran, industri dan destinasi), yakni:
1. 1.menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan kabupaten;
2. 2.menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
3. 3.menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal SKPD yang membidangi pariwisata maupun lintas SKPD;
4. 4.menguatkan struktur dan fungsi organisasi pada bidang-bidang pemasaran, industri dan destinasi pariwisata
5. 5.memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;
6. 6.menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau Daerah dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten; dan
7. 7.menguatkan struktur, fungsi dan kemitraan Badan Promosi Pariwisata.
b.Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat, yakni:
1. 1.meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai bidang kepariwisataan;
2. 2.meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan;
3. 3.meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
4. 4.meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan;
5. 5.meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi;
6. 6.mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan baik di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan maupun pendidikan tinggi; dan
7. 7.mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus bidang kepariwisataan.
c.Strategi peningkatan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan, yakni:
1. 1.meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat; pengembangan destinasi berbasis ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, dan lembaga-lembaga internasional;
2. 2.meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata, pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
3. 3.meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, dan penguatan industri pariwisata; dan
4. 4.meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, pengembangan organisasi kepariwisataan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…