DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Dan Jalan; Penyelenggaraan Pelayaran; Penyelenggaraan Penerbangan; Sistem Informasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Peran serta Masyarakat; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika berkembangnya perhubungan di Daerah memerlukan sistem transportasi yang efektif dan efisien agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i dan ketentuan huruf O Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4227);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntunkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
10.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
11.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
12.Terminal Penumpang Tipe C adalah …
13.Kendaraan Bermotor dalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14.Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan.
15.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
16.Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
17.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda transportasi.
18.Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan Angkutan laut dalam negeri, alih muat Angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan pengumpul lokal, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta Angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten.
19.Pelabuhan Pengumpul Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan Angkutan laut dalam negeri, alih muat Angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta Angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten.
20.Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
21.Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan Angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan Angkutan sungai dan danau.
22.Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
23.Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan disekeliling Daerah Lingkungan Kerjaperairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
24.Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di DLKr dan DLKp.
25.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
26.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27.Orang adalah orang perseorangan.
28.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.asas transparansi;
b.asas akuntabilitas;
c.asas berwawasan lingkungan hidup;
d.asas berkelanjutan;
e.asas partisipatif;
f.asas manfaat;
g.asas efisien dan efektif;
h.asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
i.asas keterpaduan;
j.asas kemandirian;
k.asas keadilan;
l.asas kepentingan umum;
m.asas kedaulatan; dan
n.asas kebangsaan.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan tata kelola perhubungan;
2. b.menciptakan sistem transportasi yang efektif dan efisien; dan
3. c.mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu;
2. b.mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang mengutamakan etika dan budaya keselamatan serta berwawasan lingkungan;
3. c.mewujudkan penegakan hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan LLAJ;
b.penyelenggaraan Pelayaran;
c.penyelenggaraan penerbangan;
d.sistem informasi;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.peran serta Masyarakat;
g.pendanaan;
h.sanksi administratif.
i.ketentuan penyidikan; dan
j.ketentuan pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYARAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan LLAJ di Daerah.
(2)Dalam Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
2. b.penyediaan pelengkapan Jalan di Jalan Daerah;
3. c.pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
4. d.penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
5. e.pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
6. f.pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Daerah;
7. g.persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Daerah;
8. h.audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Daerah;
9. i.penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang dalam Daerah;
10. j.penetapan trayek;
11. k.penetapan wilayah operasi Angkutan Orang dengan mengunakan taksi dalam wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah;
12. l.penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
13. m.Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
14. n.Penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
(3)Penyelengaraan LLAJ di Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
(4)Pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
(2)Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota;
2. b.rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan; dan
3. c.rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan, dalam wilayah Daerah.
(3)Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala Daerah.
(4)Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.prakiraan perpindahan Orang dan/atau barang menurut asal, tujuan, perjalanan lingkup Daerah;
2. b.arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
4. d.rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala Daerah.
(5)Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
1. a.pengembangan jaringan LLAJ Daerah;
2. b.integrasi antarmoda dan intramoda transportasi tingkat Daerah;
3. c.penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
4. d.penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah;
5. e.penyusunan rencana umum jaringan trayek Angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
6. f.penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang Daerah;
7. g.pembangunan Simpul Daerah; dan
8. h.pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.
(6)Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan memperhatikan:

a.dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
b.dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
c.dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
d.dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
e.dokumen rencana induk Pelabuhan nasional;
f.dokumen rencana induk jaringan LLAJ nasional; dan
g.dokumen rencana induk jaringan LLAJ provinsi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyediakan perlengkapan Jalan untuk setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang digunakan untuk Lalu Lintas umum.
(2)Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.rambu Lalu Lintas;
2. b.marka Jalan;
3. c.alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
4. d.alat penerangan Jalan;
5. e.alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
6. f.alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
7. g.fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
8. h.fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 9

(1)Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan.
(2)Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
(3)Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Jalan kabupaten dan Jalan desa dilaksanakan oleh Bupati.
(4)Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di ruang milik Jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
(2)Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…