DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Peran Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Perusahaan; Forum Tangungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Bentuk TJSLP; Pelaksana dan Program TJSLP; Prosedur Pelaksanaan Program TJSLP; Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Laporan; Penerima TJSLP; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan;dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru belum dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di daerah, perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
c.bahwa ketentuan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah segala upaya manajemen yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memaksimalkan segala dampak positif serta meminimalkan dampak negatif.
7.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
8.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan.

Pasal 2

Asas pelaksanaan TJSLP di Daerah meliputi:

a.kepastian hukum;
b.partisipatif dan aspiratif;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.keberlanjutan;
f.kemandirian;
g.kebersamaan; dan
h.berwawasan lingkungan;

Pasal 3

(1)Prinsip pelaksanaan TJSLP di Daerah yaitu:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.mutualistik dan non-diskriminasi; dan
10. j.koordinatif.
(2)Prinsip pelaksanaan TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan dan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil.

Pasal 4

(1)Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan:
1. a.kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah;
2. b.arahan dan kebijakan kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah atas pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mengatur ketentuan mengenai TJSLP di Daerah;
2. b.pelaksanaan TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP agar berdaya guna dan hasil guna;
4. d.memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional Perusahaan;
5. e.memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif terhadap keberadaan Perusahaan bagi Daerah;
6. f.memberikan penghargaan atas pelaksanaan program TJSLP;
7. g.memberikan insentif berupa pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di Daerah;
8. h.mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan Perusahaan beroperasi;
9. i.menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat di sekitar Perusahaan;dan
10. j.mensinergiskan program TJSLP dengan perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.peran Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban Perusahaan;
c.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
d.bentuk TJSLP;
e.pelaksana dan program TJSLP;
f.prosedur pelaksanaan program TJSLP;
g.perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h.penerima TJSLP;
i.peran serta masyarakat;
j.penghargaan;
k.insentif Daerah;
l.pelaporan dan pengawasan;
m.pembiayaan.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSLP di Daerah berperan:

a.memberikan pemahaman kepada Perusahaan mengenai pelaksanaan TJSLP;
b.menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
c.merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
d.memfasilitasi terbentuknya forum TJSLP dalam pelaksanaan TJSLP;
e.menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musrembang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada “Forum TJSLP”;
f.memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah, Perusahaan berhak:

a.melaksanakan penyusunan program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP;
b.menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP;
c.mendapatkan kemudahan berusaha di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
d.mendapatkan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah Perusahaan berkewajiban:

a.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan Daerah dan peraturan perundang- undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan;
d.menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP;
e.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada forum TJSLP secara periodik; dan
f.menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
g.merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan TJSLP setiap tahun;
h.menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah melalui forum pelaksana TJSLP;
i.melaksanakan program dan kegiatan tahunan TJSLP; dan
j.melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP paling sedikit sekali dalam setahun kepada Bupati melalui forum pelaksana TJSLP.

Pasal 9

(1)Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan;
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan;
3. c.penghentian tetap kegiatan;
4. d.pencabutan sementara izin;
5. e.pencabutan tetap izin;
6. f.denda administratif;
7. g.pembatalan pemberian insentif;dan
8. h.pencabutan pemberian insentif kemudahan berusaha dan/atau kemudahan berusaha
(2)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 10

(1)Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum.
(2)Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2013