DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup, Sistematika RPJMD, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {SPPN} yang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah;
b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD} Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memuat Visi, Misi, Arab Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 'r- t f
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385};
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 ten tang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalirnantan Barat Nornor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDl Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nornor 5);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: t \ f I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6.Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, 1'ujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
8.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Recana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,
12.Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi daerah.
13.Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15.Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. ' \ f f
17.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dalam suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.
18.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah raingkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif unruk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden yang penyusunannya berbedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB II

BABIII GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH GAMBARANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTAKERANGKAPENDANAAN BABIVANALISISISU-ISUSTRATEGIS BABV VISI,MISI, TUJUAN DANSASARAN BAB VISTRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN BAB VIIKEBIJAKANUMUMDANPROGRAMPEMBANGUNAN DAERAH BAB VIIIINDIKASIRENCANAPROGRAMPRIORITASYANG DISERTAI KEBUTUHANPENDANAAN BABIXPENETAPAN INDIKATOR DAERAH ...

Pasal 2

(1)RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, � Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman f pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. [-
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi: f
1. a.SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD dalam setiap tahunnya; dan
2. b.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dalam setiap tahunnya.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

( 1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:

a.demokrasi;
b.berkeadilan;
c.berkelanjutan;
d.berwawasan lingkungan; dan
e.kemandirian.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD# Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

( 1) Sistematika RPJMD sebagai berikut:

a.BAB I PENDAHULUAN;
b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c.BAB
d.BAB
e.BAB
f.BAB
g.BAB
h.BAB
1. 1.BAB J. BAB
k.BAB III GAMBARAN PENGEWLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN; N ANALISIS ISU STRATEGIS; V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN; VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN; IX PENETAPAN INDIKATOR DAN KINERJA DAERAH; X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN; DAN XI PENUTUP. (2} Isi dan uraran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pasal 5

(1)RPJMD ini dilengkapi dengan KLHS.
(2)KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD ini.
(3)Dokumen KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

( 1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ini.

(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD ini.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
(4)Berdasarkan basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati bersama DPRD dapat melakukan penyempurnaan terhadap RPJMD ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

( 1) Evaluasi RPJMD oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.

(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen RPJMD, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
2. b.menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian RPJMD.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya. (4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal I� ,1qt; t· 2014 BUPATI KUBU RAYA, � ,Dioooangkan dl Su,i.,.:ij Ra·t,a �ada tar.ggal....l.�.1..: .. .1..).U.IH.. . '.SEKRETARiS DA RA.H KABU f\Tl=M J.<11i:,1 I P ""/\ HUSEiN . YJ.\Ul'\1\1{ tEMBARAN DAERAH ' ABU?AfEN 1-<UBU F":AYA TAHUN J:M.� NOMOR 1.. - . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2014) PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR J TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Pasal 19 ayat (3} Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 19 ayat (3} tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program-program prioritas Bupati yang dalam penyusunannya didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 ini memuat gambaran umum, kondisi daerah, analisa isu-isu strategis, Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategis arah kebijakan Pembangunan Daerah, kebijakan Keuangan Daerah dan Program Prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah. Penyususunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya setiap tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…