DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Prinsip dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Anak; Kedudukan Anak; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Perwalian; Pengangkatan Anak; Kewajiban dan Tanggungjawab; Forum Anak; Kabupaten Layak Anak; Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah; Pembiayaan, Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih terdapat anak di Kabupaten Kubu Raya yang menghadapi masalah dalam berbagai situasi yang perlu mendapat perlindungan; \ -r I bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Perlindungan Anak;

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134); 1. c. Mengingat •
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); • •
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
8.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 1 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 0 1 1 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Right Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pomograpi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330); Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan q f 12 . 13. • • Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administ:rasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ten tang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
18.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
19.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
20.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 2 1 . Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafi.king) Perempuan dan Anak;
22.Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
23.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
24.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor O 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalarn kandungan. Anak balita adalah anak yang berusia O (nol) sarnpai dengan 5 (lima) tahun, berada dalarn tahap awal perkembangan manusia. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sarnpai dengan 18 (delapan belas) tahun. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agarna serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik maupun sosial secara wajar. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak. 1 1 . Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalarn situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari komunitas adat terpencil, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

12.Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalarn lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
13.Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinarnbungan, pemberian bantuan biaya 2. • 3. 4. 5. 6. 7. 8. • 9 . 10. • • dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara.
15.Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
16.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.
17.Panti sosial asuhan anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
18.Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia O (no!) sampai dengan 5 (lima) tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
19.Kelompok bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
20.Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental, spiritual dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. 2 1 . Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
22.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
23.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24.Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku dunia usaha) secara terpadu yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.
25.Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan dan usaha.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

a.Non diskriminasi; •
b.Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
d.Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kejahatan, diskriminasi dan ketelantaran demi terwujudnya anak Kabupaten Kubu Raya yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

a.untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran; atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua; mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; memperoleh pelayanan kesehatan; memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya; menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan; beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berrnain, berkreasi dan bersosialisasi demi pengembangan diri; memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam berpolitik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk; J. memperoleh perlindungan dari bahaya nafza, pomografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
k.berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; dan I. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban:

a.menghormati orang tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. b. c. d. e. f. g. h. • I.

BAB IV

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 6

(1)Identitas setiap anak wajib diberikan sejak kelahirannya.
(2)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
(3)Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ a tau membantu proses kelahiran.
(4)Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian. • (5) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 7

•

(1)Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
(3)Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan, dan ibunya kewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut. BABY PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial, masyarakat, orang tua dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan bagi anak yang meliputi:
1. a.anak dalam kandungan;
2. b.anak balita;
3. c.anak usia sekolah;
4. d.anak terlantar; dan
5. e.anak yang membutuhkan perlindungan khusus. • •
(2)Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.kebijakan, program dan mekanisme tentang:
  1. 1.pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi anak;
  2. 2.penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
  3. 3.jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran meliputi: a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan; b) kelangsungan layanan pendidikan; c) layanan psikososial; dan d) layanan bantuan hukum.
  4. 4.penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi: a) konseling; b) pendidikan pengasuhan anak; c) mediasi keluarga; dan d) dukungan ekonomi.
2. b.meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
  1. 1.hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
  2. 2.dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
3. c.meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak dalam bentuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan yang meliputi:
  1. 1.kesehatan;
  2. 2.pendidikan;
  3. 3.psikososial;
  4. 4.pengasuhan; dan
  5. 5.bantuan hukum.
4. d.meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya NAPZA serta dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
5. e.memfasilitasi tersedianya kawasan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak, meliputi:
  1. 1.zona aman sekolah;
  2. 2.kawasan tanpa asap rokok;
  3. 3.taman cerdas;
  4. 4.pojok baca; dan
  5. 5.pusat ekspresi dan apresiasi.
(3)Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.
(4)Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak. • • Bagi.an Kedua Penanganan

Pasal 9

(1)Sasaran penanganan anak meliputi:
1. a.anak di luar asuhan orang tua;
2. b.anak dalam situasi darurat bencana;
3. c.anak yang berhadapan dengan hukum;
4. d.anak korban kekerasan fisik, mental dan/ atau seksual;
5. e.anak yang mendapat perlakuan salah dan penelantaran;
6. f.anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
7. g.anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
8. h.anak yang menjadi korban perjudian, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
9. i.anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan segera meliputi:
1. a.mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
2. b.tindakan penyelamatan;
3. c.penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
4. d.rehabilitasi meliputi:
  1. 1.layanan pemulihan kesehatan; dan
  2. 2.layanan pemulihan psikososial.
5. e.bantuan pendampingan hukum; dan
6. f.reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…