DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal, Pengawasan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di daerah diperlukan upaya penggalian potensi pendapatan asli daerah, salah satunya bersumber dari dividen penyertaan modal Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERlNTAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem.impin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
6.Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
7.PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah bank daerah yang sahamnya milik Menetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
8.Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
9.Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar dimaksudkan sebagai upaya menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang saling menguntungkan guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
(2)Penyertaan modal daerah bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan "(profit oriented)" yang transparan dan akuntabel.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Modal yang akan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
4. d.tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); dan
5. e.tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
(2)Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat menambah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dianggarkan dalam APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. '

Pasal 4

Seluruh modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Pf. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV

PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

(1)Deviden dari penyertaan modal daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku Pf. Bank Kalbar menjadi hak daerah.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke rekening kas umum daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 1m.
(2)Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BABVI

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 13 • 2017 e T kRusMAv Au Diundangian di Sung2i Raya Pada tanggal.'?2.Juni_20 P SEKRETARIS DAERA KABUIPATEN KUBU RAYA /, ODANG RASETYO LE!BARAN DAERAH] BUPATEN KUBU RAYA TAHUN..2.0. OOR.3 NOREG PE TURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN ARAT: (3/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERlNTAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melalrukan Penyertaan Modal pada Sadan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya. Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah pada BUMD dan/atau Sadan Usaha lainnya dilakukan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka pendapatan asli daerah harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan pihak bank sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah dan juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan melalrukan penyertaan modal. Untuk melalrukan penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014