DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas, Identifikasi Masyarakat Miskin, Pendataan dan Penelitian Masyarakat Miskin, Hak Masyarakat Miskin, Kewajiban Masyarakat Miskin, Penyusunan Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan, Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanahkan Negara bertanggungjawab atas hak dasar masyarakat negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembalikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Kubu Raya perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik } Indonesia Tahun 1945; le:

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan rv" Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik \ Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456); : 1 .
5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN \ ) {

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya;

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya;

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

a.menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin;
b.mempercepat penurunan angka kemiskinan di Daerah;
c.meningkatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha; dan
d.menjamin kebijakan penanggulangan kemiskinan tetap terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

a.indentifikasi masyarakat miskin;
b.pendataan dan penelitian masyarakat miskin;
c.hak dan kewajiban masyarakat miskin;
d.penyusunan rencana strategi dan program;
e.pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
f.tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
g.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
h.pembiayaan; dan
1. 1.peran serta masyarakat. I dan merata, akuntabel, percaya yang

Pasal 4

berdasarkan asas adil transparan dan hukum dan saling Penanggulangan kemiskinan partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib menciptakan rasa aman.

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
5.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal;
6.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat;
7.Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah;
8.Masyarakat miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Kartu Keluarga Kabupaten Kubu Raya, atau surat keterangan dari pejabat/ instansi teknis yang berwenang;
9.Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi/ menanggulangi kemiskinan;
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1 1 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Kubu Raya sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III

IDENTIFIKASI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 5

( 1 ) Identifikasi masyarakat miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan masyarakat miskin;

(2)Identifikasi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan tanggungjawab SKPD terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk itu.

BAB IV

PENDATAAN DAN PENELITIAN MASYARAKAT MISKIN

Pasal 6

( 1) Pendataan masyarakat miskin dilakukan melalui penelitian berdasarkan kriteria yang melindungi hak-hak dasar masyarakat miskin;

(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan setiap tahun;
(3)Kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(4)Basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

Pasal 7

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

( 1) Penetapan masyarakat miskin berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2)Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) � menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Penanggulangan I Kemiskinan Daerah;
(3)Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk 5 (lima) tahun sekali. � BABV HAK MASYARAKAT MISKIN

Pasal 9

Setiap masyarakat miskin mempunyai hak atas :

a.kebutuhan pangan;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan pendidikan;
d.pekerjaan dan berusaha;
e.modal usaha;
f.perumahan;
g.mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik;
h.mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
1. 1.mendapatkan rasa aman dari perlakuan dan ancaman serta tindak kekerasan; dan J. ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…