DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan, Perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Pengawasan, Cadangan Pangan dan Lahan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan, Penelitian dan Pengembangan Pangan, Peran Serta Masyarakat, Kewajiban Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Masyarakat, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan perlu dijamin pemenuhannya agar masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya;
b.bahwa perlu adanya jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bennutu, dan bergizi seimbang secara merata dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-UndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 78);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
8.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Penge1o1aan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 1 1 . Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2 0 1 2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5184 );
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi k \ I Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN B AB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5.Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketahanan Pangan.
6.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, � baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan I dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Lahan Pangan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk menghasilkan bahan pangan.
9.Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat ( suatu wilayah/ daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
10.Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi daerah dan/atau sumber lain. 1 1 . Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kambali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
13.lnsentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada petani agar petani termotivasi mempertahankan dan mengusahakan lahan pangannya.
14.Surat Keterangan Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat SKPL adalah surat keterangan pengelolaan lahan pangan secara terus menerus.
15.Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
16.Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. 1 7. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/ atau perdagangan pangan.
18.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
19.Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
20.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 2 1 . Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
22.Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. �
23.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan \'-- tepat diluar prosedur biasa. I
24.Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
25.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.ketahanan;
d.keamanan;
e.manfaat;
f.pemerataan;
g.berkelanjutan;
h.keadilan; dan
i.peran serta masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi Pangan secara mandiri;
b.menyediakan keaneka-ragaman Pangan dan sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
c.mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d.mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
e.meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
f.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
g.meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku U saha Pangan; dan
h.melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan daerah.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Ketahanan Pangan meliputi:

a.perencanaan Pangan;
b.ketersediaan Pangan;
c.keterjangkauan Pangan;
d.pengawasan, cadangan pangan dan lahan
e.penganekaragaman pangan
f.keamanan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan
g.penelitian dan pengembangan pangan
h.peran serta masyarakat

BAB III

PERENCANAANPANGAN

Pasal 5

Perencanaan Pangan harus memperhatikan:

a.pertumbuhan dan sebaran penduduk daerah;
b.kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
c.daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
d.pengembangan sumber daya manusia;
e.kebutuhan sarana dan prasarana;
f.potensi Pangan dan budaya lokal;
g.Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
h.rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

(1)Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan Daerah.
(2)Rencana Pangan Daerah sekurang-kurangnya memuat : I
1. a.kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat; b.produksiPangan;
2. c.cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
3. d.penganekaragaman Pangan;
4. e.distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
5. f.stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
6. g.keamanan Pangan;
7. h.penelitian dan pengembangan Pangan;
  1. 1.kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
8. j.kelembagaan Pangan; dan
9. k.tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

BAB IV

KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
(2)Untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilakukan dengan :
1. a.mempertahankan lahan pangan dengan cara pemberian insentif kepada petani;
2. b.mengembangkan lahan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pada pusat-pusat produksi pangan;
3. c.mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
4. d.meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan;
5. e.mengembangkan teknologi produksi pangan;
6. f.mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

( 1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasukan pangan dari luar daerah.

(2)Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.
(3)Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
(4)Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan secara lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap memperhatikan kepentingan produksi pangan lokal. B AB V KETERJANGKAUAN PANGAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah; f
(2)Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh daerah secara efisien;
2. b.mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan;
3. c.menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAANPANGAN

Pasal 5

Pasal 6

KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAANPANGAN

Pasal 5

Pasal 6

KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945