DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Pasal 99 ayat (2) huruf f dan huruf g1 diubah, dan Ketentuan Pasal 101 dihapus

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, Menimbang Mengingat

a.bahwa untuk meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. 3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 36); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2 0 1 1 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 36), diubah sebagai berikut:
6. 1.Ketentuan Pasal 99 ayat (2) huruf f dan huruf gl dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1)Setiap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
(2)Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelaporan mengenai:
1. a.Pindah datang orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. b.Pindah datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi penduduk WNI yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Menetapkan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  1. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 36); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 36), diubah sebagai berikut:
  2. 1.Ketentuan Pasal 99 ayat (2) huruf f dan huruf gl dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1)Setiap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
(2)Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelaporan mengenai:
1. a.Pindah datang orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. b.Pindah datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi penduduk WNI yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Menetapkan
3. c.Pindah datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi orang asing yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin tinggal terbatas dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. d.Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. e.Pindah datang ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tetap yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat pindah ke luar negeri dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); e 1. Pindah datang ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi WNI yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat pindah ke luar negeri dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. f.dihapus;
7. g.dihapus; gl. dihapus;
8. h.Laporan Kartu keterangan bertempat tinggal yang melampaui batas waktu surat keterangan kependudukan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA.
  1. 2.Ketentuan Pasal 101 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 23 A9ustus 2017 BUPATI KUBU RAYA, RUSMAN ALI iundangian di Sungai Ray Pada tanggal..Rf. tgj@st s 2017 F 3EKRETARIS DAFPAH KABUP4TEN KUBU RAYA ? ODAN PRASETYO LE»BARAN DAERA, KABUPATEN KUBU RAYA TAHU._R0.NOOR.5. NOREG PERAT RAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ( 5 /2017)
9. c.Pindah datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi orang asing yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin tinggal terbatas dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. d.Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
11. e.Pindah datang ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tetap yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat pindah ke luar negeri dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); e 1. Pindah datang ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi WNI yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat pindah ke luar negeri dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
12. f.dihapus;
13. g.dihapus; gl. dihapus;
14. h.Laporan Kartu keterangan bertempat tinggal yang melampaui batas waktu surat keterangan kependudukan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA.
  1. 2.Ketentuan Pasal 101 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 23 A9ustus 2017 BUPATI KUBU RAYA, RUSMAN ALI iundangian di Sungai Ray Pada tanggal..Rf. tgj@st s 2017 F 3EKRETARIS DAFPAH KABUP4TEN KUBU RAYA ? ODAN PRASETYO LE»BARAN DAERA, KABUPATEN KUBU RAYA TAHU._R0.NOOR.5. NOREG PERAT RAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (5 /2017)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…