DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Pengisian Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; I . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah.
8.Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
9.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Sadan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi yang bersifat strategis untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 1 1 . Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
12.Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah yang bertugas membe rikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai keahliannya.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Camat.
14.Satuan Pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
15.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kubu Raya. Menetapkan
16.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Sadan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas yang berada di wilayah daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivi tas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang lingkungan hid up;
5. 5.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. 6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. 7.Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengedalian penduduk dan keluarga berencana;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 1 1 . Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
11. 12.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
12. 13.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
13. 14.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
14. 15.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
15. 16.Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Petemakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan petemakan;
16. 17.Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan; dan
17. 18.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari: 1 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
1. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
3. 4.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
f.Kecamatan terdiri dari: 1 . Kecamatan Sungai Raya Tipe A;
1. 2.Kecamatan Sungai Ambawang Tipe A;
2. 3.Kecamatan Sungai Kakap Tipe A;
3. 4.Kecamatan Rasau Jaya Tipe A;
4. 5.Kecamatan Terentang Tipe A;
5. 6.Kecarnatan Batu Ampar Tipe A;
6. 7.Kecamatan Teluk Pakedai Tipe A;
7. 8.Kecarnatan Kuala Mandor B Tipe A; dan
8. 9.Kecamatan Kubu Tipe A.

Pasal 4

Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I, dapat dibentuk Kelurahan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Carnat.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Sadan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang. BABV JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Sadan, Kepala Satpol PP dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris lnspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Sadan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Sadan serta Sekretaris Kecamatan merupakanjabatan eselon Illb ataujabatan administrator. r- 4
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, lnspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPI' pada Dinas dan Badan Kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakanjabatan eselon IVa ataujabatan pengawas.
(6)Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. B AB Vl P E N G I S IANJABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari perangkat daerah.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VLL

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 1 1

Pasal 12

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…