DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Perlindungan Cagar Budaya; Pengembangan dan Pemanfaatan; Penggolongan dan Penanganan Pelestarian Cagar Budaya; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa cagar budaya sebagai aset budaya bangsa memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi dalam rangka memahami perilaku dan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia masa lalu, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional;
b.bahwa untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya dari perkembangan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya yang saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang cukup pesat, diperlukan pengaturan yang komprehensif guna melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai aset daerah dan nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang L, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik J Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) J'--- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); BUPATI KUBU RAYA PROVINS!KALIMANTANBARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN2018 TENT ANG PENGELOLAANDAN PELESTARIANCAGARBUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kubu Raya.
6.Dinas adalah Dinas yang membidangi Kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya.
7.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya., dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai pen ting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui penetapan.
8.Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9.Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/ atau tidak berdinding dan beratap.
10.Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11.Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/ atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12.Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13.Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIANCAGARBUDAYA. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

14.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
15.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
16.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, a tau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
17.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
18.Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
19.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
20.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/ atau gangguan.
21.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan;
22.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari;
23.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
24.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai,informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
25.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
26.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
27.Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan ~ atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat "-- berfungsi kembali sebagaimana mestinya. I
28.Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
29.Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.

(1)Bupati memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pelestarian ca.gar budaya,

Pasal 4

a.cagar budaya yang meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya, baik yang berada di darat maupun di perairan; dan
b.pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. ~ Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:
a.mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
b.melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;
c.memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata;
d.melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
e.memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat;
f.meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah di daerah;
g.meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
h.membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktifitas di bidang kebudayaan;
1. 1.memelihara, mengembangkan dan melestarikan cagar budaya yang menjadi aset nasional dan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan J. kepentingan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya.

Pasal 3

30.Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan- tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur- unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru.
31.Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.
32.Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.

Pasal 2

(1)Untuk kepentingan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
1. a.melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
2. b.melakukan pengawasan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya secara berkala dan berkelanjutan;
3. c.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan 1-, kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab I bidang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
4. d.menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab ~ masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
5. e.menyelenggarakan penelitian cagar budaya;
6. f.menunjuk juru pelihara cagar budaya;
7. g.menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
8. h.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan cagar budaya kepada masyarakat;

Pasal 6

(1)Wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan Pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) meliputi:
1. a.menetapkan dan menghapus cagar budaya berdasarkan rekomendasi dari tim ahli;
2. b.pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan hasil penelitian tim ahli;
3. c.pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap cagar budaya yang tersebar di daerah dan/atau yang dikuasai masyarakat;
4. d.penyelamatan dan pengamanan terhadap penemuan cagar budaya;
5. e.pengkajian awal, pengkajian ulang, dan penggalian tekskauasi; terhadap cagar budaya;
6. f.menetapkan prosedur dan persyaratan pelestarian cagar budaya;
7. g.mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya; dan
8. h.kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang- undangan.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas
(2)Pelaksanaan wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas. (3} Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pelestarian cagar budaya dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Wilayah Kerja Kalimantan dan/atau instansi lain yang terkait.

Pasal 5

(1)Perlindungan secara non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi kegiatan:
1. a.pendaftaran;
2. b.penetapan;
3. c.pengamanan dan penyelamatan; dan
4. d.mintakat/ zonasi.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pendataan benda, bangunan, struktur, Iokasi, dan satuan ruang geografi dengan cara pencatatan, penggambaran, pemetaan, dan pemotretan;
2. b.pengkajian cagar budaya untuk identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten;
3. c.penginventarisasian cagar budaya; dan
4. d.penyusunan pangkalan data (data base) cagar budaya Kabupaten. {3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
5. a.penilaian dan pengakajian ulang (verifikasi) terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang sudah terdaftar dalam data base cagar budaya;
6. b.pengusulan rancangan Keputusan mengenai Penetapan Cagar budaya;dan
7. c.penerbitan Keputusan Penetapan Cagar Budaya.
(4)Pengamanan dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
1. a.pengamanan langsung dengan menunjuk petugas pengamanan;
2. b.pemantauan rutin;
3. c.koordinasi dengan Dinas, lnstansi terkait dan masyarakat;
4. d.penanggulangan pelanggaran;
5. e.pengendalian kegiatan pemanfaatan; dan
6. f.pemberian ijin pemanfaatan dan pengendaliannya.

Pasal 8

(1)Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan perlindungan Cagar Budaya.
(2)Perlindungan cagar budaya meliputi perlindungan secara non fisik dan perlindungan secara fisik.

Pasal 7

1.mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; J. memberikan pelayanan kepada setiap orang yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

(2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.
(1)Pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan dan pemugaran. (2} Perawatan/konservasi cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
1. a.studi teknis perawatan/konservasi dengan tujuan melakukan analisis kebutuhan dan kemungkinan tingkat kerusakan benda karena faktor mikrooragnisme, seperti jamur (lichen), ganggang (algae), dan lumut (mosch), dan menentukan jenis bahan yang dapat digunakan untuk menanggulanginya;
2. b.pelaksanaan perawatan, yang meliputi perawatan pencegahan (preventijJ, perawatan penanggulangan ( kuratijJ, perawatan tradisional dengan bahan, alat dan cara tradisional, perawatan modern dengan penggunaan bahan kimia; dan
3. c.penyimpanan, untuk cagar budaya yang mudah dipindahkan.
(3)Pemugaran cagar budaya yang didahului dengan kegiatan:
1. a.studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai suatu cagar budaya layak atau tidaknya untuk ditangani secara fisik berdasarkan pada kajian arkeologis, historis, dan teknis; dan
2. b.studi teknis yang bertujuan untuk menghitung tingkat kerusakan dan keterawatan suatu bangunan dan tata cara serta teknik penanganan pemugarannya lengkap dengan rencana anggaran biaya dan gambar-gambar rencananya.
(4)Pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan kondisi dan tingkat keterawatan/kerusakan bangunan yang mencakup rehabilitasi, preservasi, renovasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi. (5} Penyelamatan cagar budaya dilakukan dengan cara: f
1. a.pengumpulan data cagar budaya yang rawan bencana;
2. b.pemindahan cagar budaya dari tempat yang rawan;
3. c.penyelamatan melalui kegiatan penggalian arkeologis. r-
(6)Ketentuan dan prosedur pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai \ dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGANCAGARBUDAYA

Pasal 10

Pelindungan cagar budaya secara fisik dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemugaran, dan penyelamatan cagar budaya.

Pasal 9

(5)Mintakat/Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan sebagai upaya pembagian ruang di lingkungan cagar budaya yang terdiri dari:
1. a.mintakat/zona inti;
2. b.mintakat/zona penyangga;
3. c.mintakat/zona pengembangan; dan
4. d.mintakat/ zona alternatif.
(6)Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan basil kajian tim ahli dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rak.yat. (1} Dalam rangka pelestariannya, terhadap cagar budaya yang sudah ditetapkan dilakukan penggolongannya.
(2)Penentuan penggolongan cagar budaya didasarkan pada nilai penting cagar budaya.
(3)Penggolongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.cagar budaya Golongan A, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…