DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; kriteria; pemberdayaan koperasi; pemberdayaan usaha mikro dan kecil; Pengembangan koperrasi, usaha mikro dan kecil; Perlindungan koperasi, usaha mikro dan kecil; Pembiayaan dan Penjaminan; Badan layanan umum daerah; kerjasama; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi, usaha mikro dan kecil memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional koperasi, usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, sertajaringan usaha dan pemasaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil; .J Mengingat Menimbang BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTANBARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENT ANG PEMBERDAYAAN,PENGEMBANGANDAN PERLINDUNGAN KOPERASI, VSAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI KUBU RAYA, Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerint.ahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya.
6.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro dan

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH PEMBERDAYAAN,PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL. Menetapkan

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
8.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, sehingga koperasi, usaha mikro dan kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8.Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi, usaha mikro dan kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua rnilyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12.Penyertaan modal adalah sejumah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi, usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan usahanya.
13.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14.lklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Kabupaten untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro t" dan kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan t ekonomi agar koperasi, usaha mikro dan kecil memperoleh pernihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi, usaha mikro dan ~be~~= L

a.mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, \ berkembang, dan berkeadilan;
b.menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan koperasi, usaha 11- mikro dan kecil menjadi tangguh dan mandiri; \
c.meningkatkan peran koperasi, usaha mikro dan keciI dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;

BAB I

KETENTUANUMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Pasal 3

Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi, usaha mikro dan kecil berasaskan:

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.Keseimbangan Kemajuan; dan
1. 1.Kesatuan Ekonomi Nasional.

Pasal 2

15.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa koperasi, usaha mikro dan kecil telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
16.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi, usaha mikro dan kecil. 1 7. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada koperasi, usaha mikro dan kecil lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
18.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
19.Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada koperasi, usaha mikro dan kecil yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan, pengembangan usaha sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
20.Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok/organisasi kemasyarakatan.

(1)Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan kepada koperasi oleh Pemerintah Daerah adalah koperasi yang memenuhi/ memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.koperasi yang memiliki badan hukurn sekurang-kurangnya berusia 2 tahun;
2. b.memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
3. c.mempunyai rencana dan atau kegiatan usaha produktif;
4. d.mendukung program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
5. e.memiliki tern pat kedudukan atau alamat yang jelas;
6. f.memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
7. g.telah melaksanakan rapat anggota tahunan minimal 2 tahun terakhir.
(2)Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan diberikan kepada ~ usaha mikro yang memenuhi/ memiliki kriteria: \
1. a.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima I/ puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat t usaha; atau
2. b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 5

a.kriteria;
b.pemberdayaan koperasi;
c.pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
d.pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil;
e.perlindungan koperasi, usaha mikro dan kecil;
f.pembiayaan dan penjaminan;
g.BLUD;
h.kerja sama/kemitraan; dan
1. 1.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KRITERIA Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 4

d.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro dan kecil;
e.meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro dan kecil;
f.menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
g.meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
h.mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal;
1. 1.memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat dalam rangka membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; dan J. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada koperasi, usaha mikro dan kecil dari persaingan usaha tidak sehat dan pengaruh perekonomian global.

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan koperasi.
(2)Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi;
2. b.bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;
3. c.memperkukuh permodalan dan pembiayaan koperasi;
4. d.bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang sating menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain;
5. e.bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/ atau
6. f.insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk menyelenggarakan pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
1. a.menyusun rencana strategis;
2. b.menyusun rencana kerja;
3. c.menyusun kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
4. d.menetapkan kriteria, standar dan prosedur pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan; dan
5. e.melakukan pendataan.
(4)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
2. b.menerbitkan 1Z1n usaha untuk koperasi dengan wilayah \ keanggotaan Daerah;
3. c.menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan i, kantor kas koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan \ lintas Daerah;
4. d.melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah;

Pasal 6

(3)Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan diberikan kepada usaha kecil yang memenuhi/memiliki kriteria:
1. a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 [dua milyar lima ratus juta rupiah).
(1)Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk program:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penguatan permodalan;
3. c.pembinaan manajemen;
4. d.bimbingan teknis;
5. e.pemasaran produk;
6. f.penguatan teknologi; dan
7. g.pendampingan.
(2)Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan;
2. b.memberikan bantuan pendampingan dan advokasi;
3. c.memberikan penguatan permodalan;
4. d.memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
5. e.melakukan penjaminan kredit melalui perusahaan penjaminan kredit daerah;
6. f.melaksanakan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah;
7. g.memfasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah menjadi badan hukum;
8. h.memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar terkait penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi;
  1. 1.menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan perkoperasian; J. memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;
9. k.melaksanakan bantuan akses pengembangan usaha;
  1. 1.bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dan integrasi hulu hilir usaha koperasi;
10. m.bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama t-' yang saling menguntungkan antar koperasi dan badan usaha lain;
11. n.meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar L menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri; (
12. o.mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
13. p.membudayakan koperasi dalam masyarakat;

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 7

e.melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah;
f.melaksanakan penilaian kesehatan koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah; dan
g.melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah Daerah.

(5)Dalam melaksanakan kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Dinas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
(1)Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
(2)Penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro dan kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat ~ Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah L dan yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah. I
(3)Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.pendataan dan pendaftaran;

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas. {2} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {l} dilengkapi dengan:
1. a.salinan dokumen koperasi;
2. b.laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir; dan
3. c.dokumen hasil rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV

PEMBERDAYAANUSAHAMIKRODANKECIL

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 koperasi harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah berbadan hukum koperasi;
2. b.usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
3. c.memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat cukup sehat; dan
4. d.telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.
(2)Penilaian kualifikasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diseJenggarakanoJeh Jembaga independen dan untuk predikat sehat diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 8

q.melakukan penyuluhan perkoperasian;
r.memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
s.memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi; dan/ a tau
t.memfasilitasi pengembangan koperasi pola tanggung renteng. \ t

(1)Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
(2)Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha mikro dan kecil.
(3)Pendidikan dan pelatihan seoogairnana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
1. a.balai pendidikan dan pelatihan milik pemerintah daerah;
2. b.perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha mikro dan kecil;
3. c.lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
(4)Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3)huruf c harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…