DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Retribusi; Struktur Perhitungan dan Besarnya Tarif Retribusi; Pemungutan Retribusi; Penagihan Retribusi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Sanksi Administratif; Kedaluarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan Retribusi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Ciedung, penerbitan persetujuan bangunan gedung meliputi penetapan nilai retribusi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Men8ingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah BupatiKubu Raya.
4.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan mama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Bangunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatansosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
8.Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarhan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
9.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PEG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
10.Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
11.Sertifikat I.aik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
12.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
13.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasari penyetorannya.
16.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah I,ebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20.Pemeriksaan adalah serangkalan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang teljadi serta menemukan tersangkanya. BAB 11 NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF` bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PEG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PEG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG;
3. c.PBG perubahan untuk: 1 . perubahan fungsi bangunan gedung;
  1. 2.perubahan lapis bangunan gedung;
  2. 3.perubahan luas bangunan gedung;
  3. 4.perubahan tampak bangunan gedung;
  4. 5.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan / atau kesehatan ;
  5. 6.perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  6. 7.perlindungan dan/atau pengembangan BGCB; dan
  7. 8.perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat.
(4)PEG perubahan tidak diperlukan untuk pekeljaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PEG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2)Wajib Retribusi PEG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PEG.

BAB ILL

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PEG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1)Besamya Retribusi PEG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan Retribusi PEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
2. b.harga satuan prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.prasarana bangunan gedung.
(5)Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.1uas total lantai;
2. b.indeks terintegrasi; dan
3. c.indeks bangunan gedung terbangun.
(6)Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.volume;
2. b.indeks prasarana bangunan gedung; dan
3. c.indeks bangunan gedung terbangun. BABV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

( 1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PEG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.

(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PEG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi penerbitan dokumen PBG, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum dan penatausahaan PEG dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI

STRUKTUR PERHITUNCIAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur perhitungan dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
1. a.bangunan gedung, yang dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan lndeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), atau dengan rumus LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg; dan
2. b.prasarana bangunan gedung, yang dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan lndeks FTasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuari Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg), atau dengan rumus V x I x lbg x HSpbg.
(2)Luas Total Lantai (LLt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan penjumlahan luas seluruh lantai dan/atau lapis bangunan yang ada.
(3)Indeks I,okalitas (Ilo) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) ditetapkan sebesrar 0,5 % (nol koma lima perseratus).
(4)Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung negara sederhana yang ditetapkan dalam Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).
(5)Indeks Terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari Bobot Parameter (bp) dikalikan lndeks Parameter (Ip) dikalikan F`aktor Kepemilikan (Fin) atau dengan rumus If x I (bp x lp) x Fin.
(6)Indeks F`ungsi (If), Bobot Parameter (bp), Indeks Parameter (Ip) dan Faktor Kepemilikan (Fin) sebagalmana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan pada tabel Indeks Terintegrasi dan tabel Koefisien Jumlah Lantal/Lapis sebagai berikut:
1. a.Tabel lndeks Terintegrasi (It) F`un8si Indeks Klasifiikasi Bobot Parameter Indeks Fungsi Parameter Parameter Qf) rep) (Ip) Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. Sederhana 1
2. b.TidakSederhana 2 Usaha 0,5 permanensi 0,2 a. Non 1 (UMKM-Prototipe) Permanenb.Permanen 2 Hunian 0,15 Ketin8gian 0,5 Mengikuti Mengikuti
3. a.Luas s Tabel Koefisien Tabel loo m2dans2Lantai Jumlah Koefisien Lantai/Lapis JumlahLantai/ Lapis
4. b.Luas>100 m'2dan/atau>2Lantai 0,17 Keagamaan 0 FungslKhusus 1 SosialBudaya 0,3 Faktor Kepemilikan (Fin) a. Negara 0
5. b.Perorangan/ 1 Ganda/ 0,6 Badan Campurana.Luass500m2dans2Lantai Usaha
6. b.Luas =500m2dan/atau>2Lantai 0,8
7. b.Tabel Koefisien Jumlah I,antai/I,apis Jumlah Koefisien Jumlah Lantal/Lapis rfutai/hapis Basemen 3 1apis+(n) 1,393 + 0,1 (n) Basemen 3 lapis 1,393 Basemen 2 1apis 1,299 Basemen 1 lapis 1,197 1 I 2 1,090 3 1,120 4 1,135 5 I,162 6 1,197 7 1,236 8 1,265 9 1,299 10 1,333 11 1,364 12 1,393 13 1,420 14 1,445 15 1,468 16 1,489 17 1,508 18 1,525 19 1,541 20 1,556 21 1,570 22 1,584 23 1,597 24 1,610 25 1,622 26 1,634 27 1,645 28 1,656 29 1,666 30 1,676 Jumlah Koefisien Jumlah Lantai/Lapis Lantai/Lapis 31 1,686 32 1,695 33 1,704 34 1,713 35 1,722 36 1,730 37 1,738 38 1,746 39 1,754 40 1,761 41 1,768 42 1,775 43 1,782 44 1,789 45 1,795 46 1,801 47 1,807 48 1,813 49 1,818 50 1,823 51 1,828 52 1,833 53 1,837 54 1,841 55 1,845 56 1,849 57 1,853 58 1,856 59 1,859 60 1,862 60 + (n) 1,862 + 0,003 (n)
(7)Indeks Parameter untuk klasifikasi ketinggian dihitung berdasarkan penjumlahan Luas Lantai ke-i (LLi) dikalikan Koefisien Jumlah Lantai (KL) ditambahkan penjumlahan Luas Basemen ke-i (LBi) dikalikan Koefisien Jumlah Lapis (KB) kemudian dibagi penjumlahan luas lantai ke-I ditambah penjumlahan luas basemen ke-I, atau dengan rumus (I (LIJi x KL) + Z (LBi x KB))/(I LLi + I LBi).
(8)Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b ditetapkan pada tabel berikut: Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Jenis Pembangunan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Bangunan Gedung Ban 1 Rehabilitasi/Renovasi 0,45x50 °/o = 0,225a. Sedang
1. b.Berat 0,65x50 % = 0,325 Pelestarian/Pemugaran 0,65x50 % = 0,325a. Pratama
2. b.Madya 0,45x50 % = 0,225
3. c.Utama 0,30 x50 % -0,150
(9)Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b ditetapkan pada tabel berikut: Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Jenis Pembangunan Indeks Prasarana Bangunari Gedung (I) Pembangunan Baru 1 Rusak Berat/ 0,65 x50% = 0,325Pekeljaan Konstruksi Sebesar 65°/o dari Bangunan Gedung Rusak Sedang/ 0,45 x50% = 0,225Pekeljaan Konstruksi Sebesar 450/o dari Bangunan Gedung ( 10) Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(11)Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)PBG perubahan untuk perubahan fungsi bangunari gedung dikenakan Retribusi PEG yang dihitung berdasarkan luas total bangunan.
(2)PBG perubahan untuk perubahan lapis bangunan gedung dikenakan Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan luas penambahan bangunan gedun8.
(3)PBG perubahan untuk perubahan yang mengakibatkan adanya penambahan luasan bangunan gedung dikenakan Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan luas penambahan bangunan gedung.
(4)PBG perubahan untuk perubahan tampak bangunan gedung dikenakan Retribusi PEG berdasarkan jenis pembangunan rehabilitasi/renovasi yang dihitung dengan rasio luas tampak bangunan gedung yarig mengalami perubahan terhadap luas total larital bangunan gedung.
(5)PEG perubahan untuk perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek ke§elamatan dan/atau kesehatan dikenakan Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan perhitungan rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung.
(6)PBG perubahan untuk perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat dikenakan Retribusi PEG yang dihitung berdasarkan perhitungan rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung.
(7)PBG perubahan untuk perlindungan dan/atau pengembangan BGCB dikenakan Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan perhitungan pelestarian/pemugaran bangunan gedung namun apabila teljadi penambahan luas bangunan dikenakan Retribusi PBG berdasarkan luas penambahan bangunan gedung.
(8)PBG perubahan untuk perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat dikenakan Retribusi PBG yang dihitung berdasarkan perhitungan pelestarian / pemugaran bangunan gedung.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pemungutan Retribusi PBG dilakukan di wilayah Daerah. Pasal 1 1 ( 1) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2)Retribusi PEG terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.
(3)Pembayaran Retribusi PEG terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(4)Pembayaran Retribusi PBG terutang dilunasi sejak ditetapkannya SKRD.
(5)Pembayaran Retribusi PBG terutang oleh Wajib Retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, bentuk, dan isi SKRD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021