DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Umum; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pendaftaran; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Sanksi Administratif; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
b.bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; BUPATIKUBURAYA, BUPATIKUBURAYA PROVINS!KALIMANTANBARAT PERATURANDAERAHKABUPATENKUBURAYA NOMOR 10 TAHUN,2..0 f 7 TENTANG RETRIBUSIPELAYANANTERA/TERAULANG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA • Mengingat • Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
7.Laboratorium Kemetrologian adalah Unit Pelayanan Kemetrologian Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.

Pasal 1

Menetapkan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUBURAYA dan BUPATIKUBURAYA MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)yang Wajib di Tera dan Tera Ulang; • ., '
8.Unit Pelayanan Kemetrologian adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
9.Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
10.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannyayang belum dipakai.
11.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
12.Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/ atau kualitas.
13.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran massa atau penimbangan.
15.Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat alat UTTP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur tentang Metrologi Legal.
16.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
17.Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian.
18.Pelayanan Kemetrologian adalah pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan tera/tera ulang dan kalibrasi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diwajibkan diselenggarakan oleh Unit Kemetrologian Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan bentuk lainnya.
20.Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai yang Berhak untuk membandingkan ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
21.Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable} ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/ atau internasional.
22.Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat ukur milik masyarakat, diturunkan langsung dari standar Tingkat I, II, III atau IV. .. • •

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/ tera ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB I

KETENTUANUMUM • PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERAULANG.

Pasal 4

Objek Retribusi meliputi:

a.pelayanan pengujian alat UTTP;dan
b.pelayanan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/ tera u1ang.

Pasal 2

23.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi UTTP serta Pengujian Kuanta BDKT sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
24.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26.Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah Retribusi yang terutang.
28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLBadalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah kelebihan bayar Retribusi yang terutang.
29.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
30.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
31.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. • {1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali.

(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB II

NAMA,OBJEK,DANSUBJEKRETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Struktur retribusi terdiri dari:

a.biaya investasi;
b.biaya operasional;
c.biaya pemeriksaan dan pengujian;
d.biaya penyegelan dan pembubuhan tanda tera;
e.biaya pengawasan dan penyuluhan. •

Pasal 8

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 7

BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI • Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian yang diberikan, frekuensi penggunaan layanan pengujian, tingkat kesulitan, karakteristik dan kapasitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kemetrologian.

Pasal 6

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014