DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 108 Tahun 2020

Nomor: 108
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I: Pasal ini memuat materi pokok berupa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 , khususnya perubahan pada Pasal 29 ayat (1) , Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b , Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) , serta perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati. Pasal II: Pasal ini memuat ketentuan penutup yang menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2021.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 1 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 1 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang- � Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang V Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); /
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia J Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
6.Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 6 1 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6 1 ) , diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Bidang Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dan melaksanakan pelayanan dan pencairan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2)Bidang Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2.Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 3 1 diubah, sehingga Pasal 3 1 berbunyi sebagai berikut:

(1)Bidang Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) membawahi:
1. a.Sub Bidang Pencairan; dan
2. b.Sub Bidang Pelayanan.
(2)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penatausahaan.

3.Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Sub Bidang Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang pencairan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pencairan mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bidang Pencairan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah Sub Bidang Pencairan;
3. c.pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis;
4. d.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di Sub Bidang Pencairan;
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Sub Bidang Pencairan; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.Ketentuan ayat ( 1 ) dan (2) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Sub Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang pelayanan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pelayanan mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bidang Pelayanan; �
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah Sub Bidang Pelayanan;
3. c.pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan y kebijakan teknis;
4. d.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di Sub Bidang Pelayanan; /
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Sub Bidang Pelayanan; dan [ ,
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan f tugas dan fungsinya. , I DA er 2o2o ATEN KUBU RAYA Diundangtan dl padat 30 SEXRETAS Ditetapkan di Sungai R pada tanggal 3o Desem $ YU: ILZAM BERITA DAERAH! [PATEN KUBU RAYA MN..2929.wooR.99
  1. 5.Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. • = 4. z D � 2 5 0 < - 2 2 • z % z ° - 5 % 3 in C z •.., ¥ ± - - � - - - : z £ 2 zo r 5 ; « < 5 ± � !;: c - yo - z # C :, £ z ii! «t" z i i • £ s 5 5 £ < £ z 2z z a � g ° • a 0 5 2 .2 "'2 2 £ - '; -- - - - 2D - I 3 r # £ " z z « t ! 5 c « :, z z 0 £ 5 ± « 2 % 5 . % c e _ . 7 % z "' z % z z z z -4 < 5 ° - a :l z - E 5 ' = £ z d 5 z ~ a a E o • « • • . 2 = 2 z ::, - 9 g 2 1h � q tn < C « ., 3 "' z z « 0 z - z 2z « z A. 5 a z 5 5 • $ % � z • • z 2¥ .. • « - a 1 «" '-- I • 1 • e E T 2 - l z :,: 5£ « .4 2 a .a « « - s • • e #° c z e < - £ z 6 z z a g - l z < z « £ < 9 m 2 s % z .n --- ± # U ? 7 z ? -- 2 2 -" • ::, 3 «t « % £ z 0 77 ___, � 0 - z 2 I z - £ c «.., ¢ 8 z z 9 C e = 2 52 z % z z e - « S - 2 z % Q - - C - g "' o z 5 % 5 9 «" z « - '--- -

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…