DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Peraturan daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan penjelasan Pasal 124 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; BUPATI KUBU RAYA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENKUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAANMENARA DAN RETRIBUSI PENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENKUBU RAYA NOMOR 12.. TAHUN 2017 BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTANBARAT Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUBURAYA dan BUPATIKUBURAYA

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 /PRT /M/2009, Nomorl 9 /PER/ M.KOMINF0/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengunaan Bersama Menara Telekomunikasi:
14.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat {3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)IMB Menara dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan IMB Menara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1)Dalam hal terjadinya perubahan stuktur atau perubahan kontruksi menara maka pemilik atau pengelola menara wajib mengajukan IMB Menara baru.
(2)dihapus.
(3)dihapus.
(4)dihapus.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

2.Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Setiap pembangunan dan penggunaan menara wajib memiliki IMB. (la) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan informasi titik koordinat secara tertulis dari Instansi Pelaksana.
(2)Setiap Penyedia Menara dan Pengelola Menara yang tidak memiliki IMB dilarang melakukan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau penggunaan menara.

1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Penyelengaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomuniksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENKUBU RAYANOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANGPENYELENGGARAANMENARADAN RETRIBUSI PENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI. Menetapkan KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! ODAN PRASETYO LEMBARAN OAERA . KA.BUPATEN KUBU RAYA . \2. TA-lilJN .:201J- NOMOR .. NOREG PE TURAN DAERAH KALIMANTANARAT:(12/2017) .. RUSMANALI Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 15 \)esember 201 7 ~BUPATI KUBU RAYA, Oiundangkan dt Sungai Raya 11 Pada tanggal...~! ... D..~ber- za Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA =: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya. Pasal II

(1)Besarnya Retribusi dihitung dengan formula sebagai berikut: Retribusi = Jumlah Indeks Variabel x Tarif Retribusi Jumlah Variabel
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan; dan
4. d.alat tulis kantor.
(3)Satuan biaya masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.125.000,- per menara per ta.bun.

Pasal 44

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 43

5.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
1. a.dalam kota, Indeks 0,9
2. b.luar kota, indeks 1, 1
(4)Indeks variabeljenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
1. a.menara pole, indeks 0,9
2. b.menara 3 kaki, indeks 1
3. c.menara 4 kaki, indeks 1, 1 r- ~ f Angka3 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal I Angka 1 Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL menyatakan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 d dan Pasal 28 f Undang- Undang Dasar 1945, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yangKonstitusi Nomor Untuk menyelenggarakan Pemerintah tersebut, Daerah mempunyai hak untuk melaksanakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Karena Retribusi tersebut termasuk dalam objek Retribusi yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Guna Penyelenggaran yang baik maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas dari pelayanan yang prima. I. UMUM PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENKUBURAYA NOMOR6 TAHUN2011 TENTANGPENYELENGGARAANMENARADAN RETRIBUSIPENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENKUBU RAYA NOMOR IZ. TAHUN2017 Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)
  1. 1.Jumlah menara = 120 dengan jumlah tim terdiri dari 3 Orang Huruf d Alat tulis kantor@Rp. 6.000.000/tahun. : Rp. 150.000 : Rp. 230.000 : Rp. 260.000 Rp. 640.000 din as = (sudah Uang harian perjalanan @Rp. 640.000/orang/hari termasuk uang makan). - uang makan - uang saku - uang penginapan Angka 6

Pasal 44

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Transportasi = @Rp. 397 .500 / orang/hari; - Transportasi kecamatan : Rp. 287.500 - Transportasi lokal : Rp. 110.000 Rp. 397.500 Merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibu kota kabupaten maupun diluar ibu kota kabupaten. Huruf c Angka 5 Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 4

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hurufa Variabel jarak tempuh dalam kota adalah zona/kawasan suatu menara yang berada di dalam Ibu Kota Daerah. Hurufb Variabel jarak tempuh luar kota adalah zona/kawasan suatu menara yang berada di luar Ibu Kota Daerah. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 51./ Pasal II Cukup jelas. Retribusi = (1.1 + 1.1) x Rp. 2.125.000,- 2 Retribusi = Rp. 2.337.500,-/tahun Retribusi = (indeks variabel iarak tempuh + indeks variabel ienis konstruksi menara) x Tarif Retribusi 2 • Untuk Menara 4 kaki yang berada di luar kota: Retribusi = {0.9 + 1.1) x Rp. 2.125.000,- 2 Retribusi = Rp. 2.125.000,-/tahun Retribusi = (indeks variabel jarak tempuh + indeks variabel jenis konstruksi menara) x Tarif Retribusi 2

5.Contoh simulasi perhitungan Retribusi dengan tarif variabel menggunakan rata-rata indeks: • Untuk Menara 4 kaki yang berada di dalam kota: NO JENIS BELANJA VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
1.Transportasi 80 Tim/Kali Rp. 1.192.500 Rp. 95.400.000
2.Vang Harian 80 Tim/Hari Rp. 1.920.000 Rp. 153.600.000
3.ATK 1 Paket/Tahun Rp. 6.000.000 Rp. 6.000.000 Total biaya operasional pertahun Rp. 255.000.000 Biava rata-rata atau tarif per menara per tahun ( 120 Menara) Rp. 2.125.000
2.Jumlah kunjungan ke menara pertahun = 120 x 2 kali = 240 kunjungan
3.Dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 240 kunjungan dibutuhkan rata-rata 80 hari kerja.
4.Biaya operasional pertahun adalah:

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 42

Pasal 28

Pasal 27

Pasal 26

Pasal 1

Pasal 44

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 42

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 42

Pasal 28

Pasal 27

Pasal 26

Pasal 1

Pasal 44

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 42

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011