Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
Memuat teks peraturan…
Dalaln Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya. 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, temiasuk anak yang masih dalam kandungan. 7. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima.) tahun kurang satu hari, berada dalam tahap awal perkembangan manusia. 8. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampal dengan 18 (delapan belas) tahun. 9. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, flsik maupun sosial secara wajar. 10. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakukan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak. 11. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak yang dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dari komunitas adat terpencil, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan 2at adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, penyandang disabilitas, dan anak korban perlakukan salah dan penelantaran. 12.Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan negeri. 13. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara. 15. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak. 16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melinduned anak dan hak-haknya agar hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi. 17. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesehatan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak. 18. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia. 0 (nol) sampal dengan 5 (lima) tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain. 19. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar. 20. Pelayanan Sosial bagi Anak adalah pelayanan risik, mental, spiritual dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. 21. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 22 . Wall adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua. 23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalani garis lurus keatas atau kebawah sampal dengan derajat ketiga. 24. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku dunia usaha) secara terpadu yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. 25. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penengahan, penolakan dan usaha. 26. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 27. Pusat Layanan Anak Terpadu yang selanjutnya disingkat PLAT adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, pemulangan dan reintegrasi. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah dan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
( 1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/ laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi: a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak; b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan c. mengidentirikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan. (2) PD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan/laporan. (3) PD dalaln mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan/ laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan lembaga yang diperuntukan bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang meliputi: a. perlindungan anak telpadu berbasis masyarakat; b. partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan c. pusat pembelajaran keluarga. 3. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diuhah dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
(1) Penempatan anak dirurnah perlindungan sementara sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa: a. keselamatan anak terancam; b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh atau wali; dan c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali melindungi anak. (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak. (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial. (4) Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara berupa UPTD PPA dan PLAT. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA dan PLAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
( 1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi: a. Iayanan gawat darurat; b. memberikan uisztm ef neperfum atau I/isum pst.k{atn.oum atas permintaan atau keterangan polisi; c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan ketentuan medis; dan d. memberikan rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan dan kondisi korban. (2) PD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan bagi anak yang mengalami atau menjadi korban tindak kekerasan. 5. Ketentuan ayat (4) huruf a Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagal berikut:
(1) Perlindungan anak bagi anak terlantar sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d yaitu yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti. (2) Bentuk pelayanan panti dan non panti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak dan PSAA balk milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat. (3) Bentuk pelayanan non panti sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga. (4) Rumah perlindungan anak dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari PD terkait; b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadal untuk mengelola rumah singgah dan PSAA; dan c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman pelayanan rumah singgah dan PSAA. (5) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat. (6) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi anak terlantar sebagainana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dan diawasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial 6. Paragraf Kesatu sampai dengan Paragraf Kesepuluh Bagian Ketujuh BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2 Anak dalam Situasi Darurat Paragraf 3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum Paragraf 4 Anak dari Komunitas Adat Terpencil Paragraf 5 Anak yang Tereksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual Paragraf 6 Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Ialnnya Paragraf 7 Anak Korban Penculikan, Penjualan dan Perdagangan Paragraf 8 Anak Korban Kekerasan F`isik dan/atau Mental Paragraf 9 Anak Penyandang Disabilitas Paragraf 1 0 Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran 7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 1 Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf e meliputi: a. anak dalam situasi darurat; b. anak yang berhadapan dengan hukum; c. anak dari komunitas adat terpencil; d. anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; 9. anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; h+ anak penyandang disabilitas; i. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; j. anak korban jaringan terorisme; k. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 1. anak korban stigmanisasi akibat pelabelan karena keadaan dan situasi orang tua. 8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagal berikut:
( 1 ) Perlindungan khusus bari anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dilakukan melalui upaya: a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan perkembangan individu. (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminiatif dengan mengabaikan pandangan mereka, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan bagi setiap anak penyandang disabilitas dalaln memperoleh kesempatan pada bidang: a. agama dan kepercayaaan; b. pendidikan; c. kesehatan; dan d. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai anak penyandang disabilitas yang mendapat perlindungan khusus diatur dengan Peraturan Bupati. 9. BAB V Bagian Ketujuh ditambah 3 (tiga) paragraf yakni Paragraf 11, Paragraf 12 dan Paragraf 13, sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1 1 Anak Korban Jaringan Terorisme Paragraf 1 2 Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang Paragraf 1 3 Anak Korban Stigmanisasi Akibat Pelabelan Karena Keadaan dan Situasi Orang Tua 10. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 308 dan Pasal 30C, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, melalui: a. eduka.si jati diri tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme; b. rehabilitasi sosial; c. konseling tentang bahaya terorisme; d. pendampingan sosial; e. pelayanan medis; dan f. pelayanan psikologis.
Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 huruf k, melalui: a. bimbingan agama; b. bimbingan nilai sosial; c. konseling; d. pendampingan sosial; dan e. rehabilitasi sosial.
(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap anak korban stigmanisasi akibat pelabelan karena keadaan dan situasi orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 huruf I merupakan anak yang diperlakukan secara diskriminatif dengan stigma negatif karena keadaan dan situasi yang dimiliki atau dialami orang tuanya. (2) Perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rehabilitasi fisik; b. rehabilitasi mental; dan c. rehabilitasi sosial. 11. Ketentuan Pasal 39 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
( 1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental; b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, aga.rna, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental; c. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap a.nak; d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia. dan kecerdasan anak; dan e. memberikan pelatihan dan keterampilan sebagai upaya menumbuh kembangkan kemampuan anak untuk bekal bekelja dan berwirausaha melalui PD terkait. (2) Pemberian pelatihan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk: a. memberikan kesempatan seluas-1uasnya kepada anak dalam menda.patkan pelatihan dan keterampilan sesual dengan kemampuan dan kebutuhannya; b. menciptakan anak yang terampil dalam mengelola bakat dan kemampuannya; dan c. mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang berwawasan luas, berbudaya dan berdaya salng. 12. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan I (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA PENCBGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK 13. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 1 A (1) Orang tua, keluarga, masyarakat serta Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak. (2) Pencegahan perkawinan pada usia anak sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk: a. mewujudkan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b. memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan; c. membangun nilai, noma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak; d. menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak anak dan perlindu ngan analc; e. meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak; f. menin8katkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak; 9. menurunkan angka perkawinan anak; h. meningkatkan kualitas sumber daya. manusia; i. menurunkan angka putus sekolah; dan j. menurunkan angka kemiskinan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sgr=tu:::aEae:LanL§n£¥ee:i:tahp:nineymaiat:e=yeari:alta±h±anLempbe:#gre:= Kabupaten Kubu Raya. J+ Diundangkan di Sungai pada tanggal uova"tx}t. IS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA IZAM N DAERAII KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .?9.?3NOMOR .!S. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( `¢ / `4 / 2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR lg TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR I TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 1. UMUM Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk menjamin dan melindungi anak serta haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dari martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan, kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak. 0leh karena itu diperlukan tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas- 1uasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, balk secara fisik, mental maupun sosial. Namun demikian, kekerasan dan eksploitasi anak sering ter].adi seperti anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perdagangan anak, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas, anak yang tereksploitasi ekonomi dan seksual, dan anal[ 1ainnya yang kurang beruntung. 13erbagai permasalahan perlindungan anak masih banyak teljadi. 0leh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan baik dan suportif yang dapat memenuhi semua hak dasamya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal. Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam berbagai upaya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan yang teljadi. Perlindungan terhadap hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut temyata masih perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Walaupun instrumen hukum sudah dimiliki dalam perjalanannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak belum dapat dapat beljalan secara efektif karena masih ada beberapa hal yang belum diakomodir. Disisi lain, maraknya kejahatan seksual, perkawinan anak dan memerlukan komitmen dari Pemerintah Daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian kepada penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam upaya melakukan perlindungan a.nak tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 ini perlu dilakukan perubahan agar dalam penyelenggaraan perlindungan anak lebih maksimal dengan hasil yang optinal. Pemenuhan hak anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Dael.ah ini meliputi antara lain: a. perlindungan anak bagi anak dalam kandungan; b. perlindungan anak bagi anak balita; c. perlindungan anak bagi anak usia sekolah; d. perlindungan anak bagi anak terlantar; dan e. perlindungan anak bagi anak yang berkebutuhan khusus. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjawab tantangan penanganan kompleknya permasalahan anak yang semakin hari semakin berkembang. Dimana dalam batas kewenangannya, Pemerintah Daerah akan menjamin terpenuhinya hak anak serta melakukan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak secara efektif dan efisien. 11. PASALDEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukupjelas. Angka 2 Cukup jelas. An8ka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. An8ka 5 Cukup jelas. An8ka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup].elas. An8ka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukupjelas. Angka 1 1 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Pasal 4 1 A Ayat ( 1 ) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan resiliensi adalah kemarnpuan untuk bangkit dan pulih ketika segala sesuatunya tidak beljalan sesuai harapan, apakah ketidakberhasilan tersebut dihasilkan dari perencanaan yang tidak efisien atau situasi di luar kendali. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan konvergensi adalah pendekatan penyampaian intervensi atau tindakan untuk membuat keadaan lebih balk yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah kekerasan kepada sasaran prioritas. Huruf f Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas. Huruf h Cukupjelas. Huruf i Cukup jelas. Hurufj Cukupjelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAII KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR ...19.€..
Membuka PDF…