DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Perencanan Pembangunan Daerah; Kaidah Perumusan Kabijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Koordinasi Teknis Pembangunan; Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang RENCANAINDUKPEM8ANGUNANKEPARIWISATAANDAERAfI TAHUN2012-2025 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENKUBU RAYA NOMOR 11 TAHUN2017 BUPATIKUBURAYA PROVINS!KALIMANTANBARAT I v Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
10.Rencana Induk Pembangunaan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPAR-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 14 (Empat Belas) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2025.
11.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

12.Daerah 1'ujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14.Industri Pariwisata adalah kurnpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15.Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antara kawasan pembangunan pariwisata skala daerah.
16.Kawasan strategis Pariwisata adalah kawsan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhanekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam; daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
18.Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran kapasitas akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan
19.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikusai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesienalitas kerja.
20.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata lJ!!Wk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
21.Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dart periunjuk tentang daya tank wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
22.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
23.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24.Meeting, Incentive, Conference and Exhibition yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
25.Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar

(1)RIPPAR-KABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.

BAB I

KETENTUANUMUM INDUK TAHON RENCANA DAERAH PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 2012-2025.

Pasal 5

Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2012-2025 dilaksanakan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan berdasarkan RIPPAR-KAB.

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan:

a.menyusun RIPPAR-KAB dan Rencana Detail Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
b.menyusun rencana tata bangunan, lingkungan dan transportasi daya tarik wisata. r- L r

Pasal 3

Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan melalui:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pengendalian.

Pasal 2

Sarana pelayanan dasar fisik adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

26.Aksesibititas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
27.Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
28.Desa Budaya adalah sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan {religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, sistem lingkungan, tata ruang dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensi dan mengkonservasinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan dan tata ruang arsitektural. Sasaran pembangunan kepariwisatan adalah:

a.meningkatnya kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata di daerah yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak

BAB II

PEMBANGUNANKEPARIWISATAANDAERAH fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah untuk:

a.meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata di daerah agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap berbasis budaya, pendidikan dan lingkungan;
b.mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas kesempatan kerja dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
c.mensinergikan tata kelola lembaga pariwisata secara maksimal untuk membangun mdustri partwisata, desttnasi pariwisata dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
d.mengoptimalkan peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata untuk menarik kunjungan ke daerah.

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah:

a.mengembangkan Destinasi Pariwisata Daerah yang berdaya saing, inovatif, variatif, aman dan nyaman serta ditunjang dengan sarana dan prasarana berkualitas, layanan profesional serta dukungan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik;
b.mengembangkan pariwisata daerah sebagai industri pariwisata yang berbasis pada karakter budaya, pendidikan, lingkungan dan mengedepankan kekuatan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah;
c.mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan rnasyarakat serta mendorong berjalannya regulasi yang efektif dan efisien menuju terwujudnya pariwisata berkelanjutan; dan
d.mengembangkan pemasaran pariwisata terpadu, sinergis, efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah.

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing global berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 6

(2)RIPPAR-KABsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. ( 1) Kawasan Strategis Pariwisata daerah ditetapkan sebagai kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pembangunan pariwisata
2. b.memiliki potensi pasar potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan mempunyai citra yang sudah dikenal secara luas;
3. c.memiliki potensi pasar baik skala nasional maupun internasional;
4. d.memiliki potensi dan peran sosial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

Pasal 13

( 1) Wilayah Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

a.kawasan kepariwisataan daerah; dan
b.kawasan strategis pariwisata daerah.

(2)Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:
1. a.daya tarik wisata;
2. b.fasilitas pariwisata;
3. c.pemberdayaan masyarakat pariwisata; dan
4. d.peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 12

BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA Arab Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pengembangan Pariwisata Daerah.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…