DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2023

Nomor: 16
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN; TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG; PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA; PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARARAT, MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT; HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT; PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA; PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI; PENYELESAIAN SENGKETA; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan status darurat Bencana dan wilayah rawari Bencana menjadi wilayah terlarang untuk permukinan; dan/atau

b.mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbberhakmendapatgantirugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

a.pra Bencana;
b.saat tanggap darurat; dan
c.pasca Bencana. Umum Pasal 1 1 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
a.dalam situasi tidak teljadi Bencana; dan
b.dalaln situasi terdapat potensi teljadinya Bencana.

Pasal 12

( 1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak teljadi Bent.ana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a, meliputi:

a.perencanaan penanggulangan Bencana;
b.pengurangan Risiko Bencana;
c.pencegahan;
d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e.persyaratan analisis Risiko Bencana;
f.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
1. 9.pendidikan dan pelatihan; dan
h.persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

(2)Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak teljadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebenca.naan.

Pasal 13

( I) Perencanaan penanggulangaan Bencana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.

(2)Perencanaan penanggulangaan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (uma) tahun.
(3)Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan basil analisis Risiko Bencana dan upaya p.enqngulangan Bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan nncian anggaran.
(4)Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila teljadi Bencana.
(5)Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
2. b.pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. c.analisis kemungkinan dampak Bencana;
4. d.pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
5. e.penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
6. f.alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
(6)Penyusunan rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasar]en pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 14

(1)Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
(2)Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
2. b.perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
3. c.pengembangan budaya sadar Bencana;
4. d.peningkatan komitmen pelaku penyelenggara penanggulangan Bencana; dan
5. e.penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 15

(1)Pengurangan Risiko Bencana disusun dalam rencana aksi Da.erah pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada rencana aksi provinsi.
(2)Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
(3)Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 16

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi ancanan Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
2. b.kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
3. c.pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/£tau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
4. d.penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
5. e.penguatan ketahanan sosial masyarakat.
(3)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 17

Pemaduan penanggulangan Bencana dalan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan memasukanunsurpenanggulanganBencanakedalamrencanapembangunan Daerah.

Pasal 18

(1)Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagainana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
(2)BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

Pasal 19

( 1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) humf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

(2)Pengendalian pemanfaatan ruang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peratul.an yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelangganya.
(3)Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 20

( 1) Pendidikan dan pelatihan sebagainana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf g, diselenggarahan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.

(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk:
1. a.pendidikan forlnal; dan
2. b.pendidikan nonforlnal dan infomal berupa pelatihan dasar, 1anjutan, teknis, simulasi dan gladi.
(3)Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidi]en dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasral 2 1
(1)Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
(2)Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 22

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalan situasi terdapat potensi teljadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

a.Kesiapsiagaan;
b.Peringatan Dini; dan
c.Mitigasi Bencana.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…