DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Perlindungan Cagar Budaya; Pengembangan dan Pemanfaatan; Penggolongan dan Penanganan Pelestarian Cagar Budaya; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; BUPATI KUBU RAYA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTANBARAT Mengingat Menimbang Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan f ak.untabilitas. ! r r Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3. 3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. 4.Unit kerja yang membidangi hukum adalah Bagian atau Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. 5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hulrum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hulrum.
6. 6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya.
7. 7.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Huk:um;
8. 8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan melalui mekanisme peradilan.
9. 9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. 10.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. 11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12. 12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13. 13.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
14. 14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Pasal I MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUBU RAYA dan BUPATIKUBU RAYA ! r \

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
4. d.menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
2. b.melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
(3)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi hukum.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUMBAGI MASYARAKATMISKIN.

Pasal 6

BAB II TOGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

BAB II

PERSYARATAN,HAK DAN KEWAJIBAN Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 5

(1} Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.

(2)Orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
1. a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
4. d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekruitmen terhadap advokad, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
3. c.melampirkan surat keterangan miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang sudah diverifikasi dan divalidasi dari Kepala Desa/ Lurah di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(3)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 8

Bagian Kesatu Persyaratan BAB II PERSYARATAN,HAK DAN KEWAJIBAN Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 7

1 f t' Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/ atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/ atau kode etik advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…