DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; kedudukan perangkat desa; mekanisme penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa; pengangkatan perangkat desa; masa jabatan perangkat desa; pemberhentian perangkat desa dan laporan pemberhentian; kekosongan jabatan perangkat desa; pembiayaan; ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; BUPATI KUBU RAYA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN PERANGKATDESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENKUBU RAYA NOMOR :l. TAHUN 2019 BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTANBARAT Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5.Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil ""' dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan .\ secara demokratis.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIANPERANGKATDESA. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUBU RAYA dan BUPATIKUBU RAYA

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 201 7 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a \ dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang · bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 3

a.Memberikan 1andasan hukum bagi terwujudnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang demokratis, transparan dan akuntabel;
b.Menjamin terselenggaranya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tertib, aman dan damai guna menciptakan kondisi yang kondusif di daerah;
c.Menjamin ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
d.Menjamin ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB II

KEDUDUKANPERANGKATDESA Maksud dan tujuan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi:

Pasal 2

9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10.Kepala Desa adalah pernimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
11.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
12.Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melak:sanak:an penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
13.Calon Perangkat Desa adalah penduduk warga desa yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Perangkat Desa.
14.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
15.Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
16.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Perangkat Desa melalui ujian tertulis. ( 1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8

a.Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga)urusan dan 3 (tiga)seksi;
b.Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga)urusan dan 3 (tiga)seksi; dan
c.Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

BAB III

MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA Pengisian Perangkat Desa disesuaikan dengan perkembangan desa yang meliputi:

Pasal 6

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga)seksi yaitu: Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, dan/ atau paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala seksi. ( 1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
(3)Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(4)Tugas kewilayahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

(2)Sekretariat Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga)urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dipirnpin oleh kepala urusan.
(1)Dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

a Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;

b.surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka, di atas kertas segel atau bermaterai cukup; d Foto Copy ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; f surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
h.surat pernyataan tidak menggunakan/ mengedarkan narkotika dan obat berbahaya lainnya; L Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); J. surat pernyataan tidak pemah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang, bagi yang pemah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermaterai cukup; k, surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PegawaiNegeriSipil; 1 surat izin dari atasan langsung bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/KepolisianRepublik Indonesia (POLRI);dan
m.pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umurn atau yang sederajat;
2. b.berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
(1)Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
(2)Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.mempersiapkan materi soal ujian;
2. b.menentukan kriteria penilaian; dan
3. c.menetapkan basil ujian.

Pasal 12

(1)Dalam hal Panitia Pelaksana mendaftar sebagai calon Perangkat Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari kepanitiaan dan diganti.
(2)Pergantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

(2)Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
(3)Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;dan
3. c.anggota.
(4)Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.menyusun jadwal kegiatan;
2. b.menyusun tata tertib penjaringan dan penyanngan calon Perangkat Desa;
3. c.melakukan penjaringan bakal calon;
4. d.menerima pendaftaran;
5. e.melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
6. f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
7. g.membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
8. h.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa; dan
  1. 1.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(6)Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.
(1)Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
(2)Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang rneragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(3)Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk rnenentukan usia calon adalah ijazah.
(4)Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
(5)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua] orang anggota panitia.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…