DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; FUNGSI; KEWENANGAN; Pengelolan PJU; Paragraf 1; BIAYA; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum;
c.bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa urusan pemerintalian yang lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 , Tambahan Ijembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERANGAN JALAN UMUM. BJne I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELOLAAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Dinas adalah satuan kelja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
5.Kepala Dinas adalah kepala satuan kelja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
6.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan perusahaan listrik negara maupun sumber energi listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau diluar bangunan guna menerangi jalan umum negara, provinsi, kabupaten dan desa.
7.Jalan Nasional adalah jalan yang terdiri atas jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang men8hubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
8.Jalan Alteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri peljalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk diba.tasi secara berdaya guna.
9.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata- rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
10.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri peljalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
11.Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
12.Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU. 1 3 . Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di Daerah yang terdiri dari individu-individu.
14.Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
15.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan Penyidikan.
16.Penyidik Pega.wai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalal Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lin8kungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

PJU diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.estetika;
d.pemerataan; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum dalam pengelolaan penyelenggaraan PJU di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya. Peraturan Daerah ini:

a.terselenggaranya pelayanan utilitas kota yang optimal;
b.terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat dan/atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB 11 FUNGSI

Pasal 5

PJU berfungsi:

a.menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan jalan;
b.sebagai alat bantu navigasi penggunajalan;
c.meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
d.mendukung keamanan lingkungan; dan
e.memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB ILL

KEWENANGAN

Pasal 6

( 1 ) Dalam pengelolaan PJU Pemerintah Daerah bervenang:

a.mengelola PJU sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menyusun RIPJU;
c.memberihan persetujuan pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya;
d.membuat kesepakatan bersama dengan Perusahaan Listrik Negara dalam rangka pengelolaan PJU.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat ( i) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV

Pengelolan PJU

Pasal 8

Lingkup PJU meliputi :

a.sarana dan prasarana lampu penerangan;
b.dipasang di ruasjalan;
c.dipasang oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga; dan
d.ditujukan untuk kepentingan umum.

Pasal 9

Sarana dan prasarana lampu penerangan meliputi:

a.jenis alat penerangan jalan; dan
b.spesifikasi teknis alat penerangan jalan.

Pasal 10

iJenis alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.alat penerangan jalan berdasarkan jenis lampu lapangan;
b.alat penerangan jalan berdasarkan catu daya; dan
c.alat penerangan jalan berdasarkan kuat pencahayaan. Pasal 1 1 Spesirikasi te]mis alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi:
a.catu daya.;
b.jenis arus listrik;
c.waktu operasi;
d.daya cadangan operasi;
e.tinggi pemasangan Luminer;
f.jenislampu;
1. 9.umur teknis lampu;
h.umur operasi lampu;
i.umur pemeliharaan lampu;
j.proteksi operasi;
k.kabel kelistrikan;
1. 1.pabrikasi bahan/konstruksi; J. rumah lampu atau cirmafur,. dart in.1okasi pemasangan. BABV

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEWENANGAN

Pasal 6

Pasal 7

Pengelolan PJU

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEWENANGAN

Pasal 6

Pasal 7

Pengelolan PJU

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022