DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2023

Nomor: 29
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan; Tanggung Jawab; Strategi; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah upaya mempercepat kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan di Daerah dengan melibatkan semua sektor terkait dalaln rangka mendukung percepatan Desa C)pen De/eccztion Free (ODF) , serta mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jan8ka Menengah Nasional 2020-2024 bidang sanitasi tentang universal akses loo-0-loo (loo persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi). Operi Dereccrfuori Free yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwahilan Rakyat Daerah. 6. 7. 8. 9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentirikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung untuk menjadi dasar upaya tindak lanjut yang harus dilakukan.
10.Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.

Pasal 2

Percepatan Stop BABS dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan pelaksanaan, Pemantauan serta Evaluasi untuk mempercepat perluasan program penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dengan melibatkan semua sektor terkait dalam rangka mendukung percepatan desa ODF di Daerah.

Pasal 3

Percepatan Stop BABS bertujuan agar desa secepatnya mencapai desa Stop BABS untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri agar terbebas dari penyakit berbasis lingkungan dan kejadian stztnffng.

Pasal 4

Penyelenggaraan percepatan Stop BABS ini meliputi:

a.Dinas Kesehatan;
b.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
c.Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d.Badan perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan;
e.kecamatan; dan
f.desa.

Pasal 5

Peran dari penyelenggaraan percepatan Stop BABS ini meliputi:

a.instrumen kebijakan pengembangan, penyediaan dan pembangunan sarana jamban di daerah;
b.melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor;
c.rencana peningkatan kinelja dan pembangunari sarana jamban yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan;
d.media intemalisasi program/kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang sanitasi;
e.Perangkat Daerah yang berkompeten membidangi sanitasi agar melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit kelja dalam penyelenggaraan percepatan Stop BABS;
f.sebagai dasar pengalokasian anggaran dalam APBD bagi program peningkatan kinelja pelayanan sanitasi dan pembangunan sarana jamban; dan
1. 9.sebagai dasar penetapan target pencapaian Stop BABS di Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam percepatan Stop BABS, disusun perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan Pemantauan serta Evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Perencanaan percepatan Stop BABS disusun oleh Kelompok Kelja Perumahan dan Kawasan Perlnukiman dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
(3)Perencanaan percepatan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
1. a.merencanakan perubahan perilaku masyarakat menuju Stop BABS atau membudayakan perilaku membuang air besar di jamban sehat serta tersedianya sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan ;
2. b.memantau ten.adinya perubahan perilaku;
3. c.mengevaluasi hasil perubahan perilaku; dan
4. d.merujuk pada proyeksi desa Stop BABS.
(4)Proyeksi desa Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Mekanisme pengelolaan percepatan Stop BABS di Daerah dilakukan secara terpadu melalui:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.pelibatan semua pihak;
3. c.pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
4. d.monitoring dan Evaluasi.
(2)Mekanisme pengelolaan percepatan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) belpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan percepatan Stop BABS dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai di tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa.
(2)Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
(3)Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah, kelembagaan yang berkompeten.
(4)Pelaksanaan percepatan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.

BAB ILL

TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan percepatan Stop BABS meliputi:

a.merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan percepatan Stop BABS pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
b.mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan percepatan Stop BABS pada setiap tahun anggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
c.memfasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Stop BABS kepada para pihak secara lintas program dan lintas sektor; dan
d.menyusun rumusan perencanaan pelaksanaan percepatan Stop BABS tingkat kabupaten.

Pasal 10

Tanggung jawab dan peran pemerintah kecamatan meliputi:

a.melakukan koordinasi lintas sektoral tingkatan kecamatan terkait percepatan Stop BABS dan Pemicuan perubahan perilaku;
b.mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku; dan
c.pendampingan terhadap masyarakat yang dipicu agar mampu melaksanakan rencana kerjanya. Pasal 1 1 Tanggung jawab dan peran Pemerintahan Desa meliputi:
a.penyusunan peraturan desa terkait percepatan Stop BABS;
b.memasukkan di dalam dokumen perencanaan tentang pemenuhan akses sanitasi jamban masyarakat 100°/o (seratus persen) pada tahun 2024 dan dituangkan ke dalam Rencana Kelja Pemerintah Desa secara bertahap;
c.membentuk tim kelja masyarakat;
d.memonitor kelja fasilitator dan kader terkait pemicuan percepatan stop BABS dalam memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai Stop BABS di lingkungan tempat tinggalnya;
e.membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan percepatan Stop BABS;
f.mensosialisasikan stop BABs kepada masyarakat; dan
1. 9.memberikan dukungan melalui anggaran dana desa.

BAB IV

STRATEGI

Pasal 12

( 1) Strategi percepatan Stop BABS meliputi:

a.penciptaan lingkungan yang kondusif;
b.peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
c.peningkatan akses sanitasi berupa jamban menuju percepatan Stop BABS.

(2)Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada. ayat ( 1) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian otttpttt berupa:
1. a.komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya dalam melaksanakan percepatan Stop BABS yang dituangkan dalam penganggaran APBD ;
2. b.kebijakan dan peraturan yang mendukung program sanitasi khususnya dalaln percepatan Stop BABS di Daerah; dan
3. c.terbentuknya kelompok kelja percepatan Stop BABS di Daerah.
(3)Peningkatan kebutuhan canitasi sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter menuju percepatan Stop BABS berupa:
1. a.Pemicuan perubahan perilaku;
2. b.promosi dan kampanye perubahan perilaku yang higienis dan saniter;
3. c.penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya; dan
4. d.mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku untuk mendukung percepatan Stop BABS.
(4)Peningkatan akses canitasi berupa jamban menuju percepatan Stop BABS c`,al`nn^;-^-^ Jj_._1____ J _ 1 _+, __ I __ __I-_``^-L L,|\,I, sebagajmana dimaksud pada -ayTat (1) huruf c merupakan meningkatkan dan mengembangkan akses sanitasi berupa jamban layak, aman dan ten.angkau bagi masyarakat. BABV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 13

upaya yang Dalam pelaksanaan percepatan Stop BABS masyarakat berhak:

a.memperoleh informasi tentang rencana percepatan Stop BABS;
b.ikut serta dalam pengelolaan dan pelaksanaan percepatan Stop BABS; dan
c.memperoleh penyuluhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…