DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemenuhan Hak Anak, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Kelembagaan Kabupaten Layak Anak; Peran dan Kewajiban Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat; Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Penganggaran; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b.bahwa untuk meningkatkan komitmen daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, pengaturan mengenai Kabupaten Layak Anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; BUPATI KUBU RAYA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA KABUPATENLAYAKANAK TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKUBU RAYA NOMOR .3 TAHUN 2018 BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTANBARAT Mengingat Menimbang

11.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengulrur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah. \ -:qi t 8.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk. anak yang masih da1am kandungan.
7.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan . sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT- KLAadalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Kubu Raya yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10.Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. 9. Dalam Peraturan Daerah .ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUBU RAYA dan BUPATIKUBU RAYA

5.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12.Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
13.Penyelanggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
14.Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
15.Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
16.Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
17.Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
18.Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik yang ditetapkan Keputusan Bupati.
19.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadaap perempuan dan anak.
20.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
21.Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disebut ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan atau memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
22.Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang selanjunya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yangmenjadi saksi tindak pidana.
23.Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
24.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif. Yang selanjutnya disingkat NAPZAadalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
25.Human Immunodeficiency Vims yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
26.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Pasal 3

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
1. a.akte kelahiran;
2. a.non diskriminasi;
3. b.kepentingan terbaik bagi anak;
4. c.hak untuk hidup;
5. d.kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
6. e.penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB II

PEMENUHANHAKANAK KLAdilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

Pasal 2

27.Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
28.Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
29.Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
30.Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
31.Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/ darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
32.Sekolah Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
33.Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.

(1)Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
1. a.mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
2. b.tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
3. c.mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
4. d.mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
5. e.mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
6. f.mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
7. g.mendapatkan keharmonisan keluarga.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
1. a.memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;

Pasal 4

b.menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
c.mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
d.kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
e.penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
f.setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak.

(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
1. a.mengurus akte kelahiran anak sesuai ketentuan perundang- undangan;
2. b.memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
3. c.mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
4. d.melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
(3)Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
2. b.melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
3. c.menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
4. d.menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggarajasa internet; dan
5. e.menyediakan kartu anak. er: J 7
(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
1. a.tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
2. b.gizi yang baik sejak dalam kandungan;
3. c.air susu ibu sampai usia dua tahun;
4. d.imunisasi dasar lengkap;
5. e.pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
6. f.lingkungan bebas asap rokok;
7. g.ketersediaan air bersih;
8. h.akses jaminan sosial; dan
  1. 1.perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA,HIV dan AIDS.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak di setiap Desa/ Kelurahan;
2. b.ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah dan di tempat-tempat pelayanan publik;
3. c.penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap desa;
4. d.air bersih;
5. e.penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
6. f.fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 5

b.mencegah terjadinya pemikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindung dari pornografi;
c.memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
d.memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
e.memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.

(3)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
1. a.memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
2. b.memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
3. c.melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
4. d.mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik;
5. e.berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
6. f.menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.
(1)Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas penclidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
1. a.hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
2. b.hak mendapatkan pendidikan;
3. c.hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
4. d.hak untuk berekreasi; dan
5. e.hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
1. a.menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
2. b.berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar disekolah, dengan pihak sekolah;
3. c.mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
4. d.memberikan waktu Juang untuk beristirahat dan me1akukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
5. e.meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
(3)Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu Juang dan kegiatan budaya, berupa:
1. a.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
2. b.menyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
3. c.menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus;
4. d.mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
5. e.menyediakan taman Kabupaten, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
6. f.menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS),Zebra Sekolah (Zeta) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
7. g.mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
8. h.memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
  1. 1.memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; J. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
9. k.mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan me1akukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
  1. 1.menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana layak anak yang dikelola secara terpadu sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan membentuk P2TP2A.
(2)P2TP2A beranggotakan SKPD yang terkait, Tim Penggerak PKK, Darma Wanita, Rumah Sakit, Puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAANKABUPATENLAYAKANAK

Pasal 8

(1)Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya:
1. a.anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
3. c.anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
4. d.anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;dan
5. e.anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
(2)Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal agar anak terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(3)
(2)GT-KLA diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pembangunan KLA. Keanggotaan GT-KLA terdiri dari SKPD dan seluruh pemangku kepentingan anak, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat. (buat penjelasan) Tugas Pokok GT-KLAmeliputi:
1. a.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
2. b.melakukan advokasi dan komunikasi informasi dan evaluasi kebijakan KLA;
3. c.mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
4. d.menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;dan
5. e.menyusun RAD KLAdan mekanisme kerjanya;
(1)

Pasal 11

(1)Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menjunjung tinggi nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
(2)Nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
(3)Dalam mewujudkan ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Keluarga ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…