DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM: Berisi definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah. BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI: Mengatur mengenai nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), obyek retribusi, dan subyek retribusi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI: Mengelompokkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ke dalam Golongan Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA: Menjelaskan bahwa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perhitungan tertentu dan mempertimbangkan kompleksitas serta fungsi Bangunan Gedung. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF: Menetapkan prinsip dan sasaran yang digunakan dalam penetapan tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF: Mengatur struktur dan besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI: Menetapkan tata cara perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk penerbitan PBG dan SLF. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI: Menetapkan masa retribusi dan saat terutangnya retribusi. BAB IX TATA CARA PENAGIHAN: Mengatur tata cara penagihan retribusi. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN: Mengatur tata cara pembayaran Retribusi. BAB XI KETENTUAN KHUSUS: Mengatur perihal pengenaan Retribusi PBG terhadap Bangunan Gedung Negara, serta Bangunan Gedung dan/atau bagian Bangunan Gedung yang memiliki fungsi khusus. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF: Mengatur sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Retribusi dan/atau Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN: Mengatur kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah. BAB XIV KETENTUAN PIDANA: Mengatur ancaman pidana kurungan atau denda bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya. BAB XV KETENTUAN PENUTUP: Mengatur peraturan yang dicabut dan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan

b.pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri daerah,

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

a.mewujudkan kebijakan industri nasional pada tingkat daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri daerah;
c.mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat ekonomi daerah dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
d.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan. BAB 11 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sesual dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam tata ruang.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur lndustri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukan bagi pembangunan / pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan ;
6. f.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan lndustri; dan
  1. 9.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan lndustri.
(4)Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Peruntukan lndustri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB ILL

VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KUBU RAYA Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Kubu Raya adalah: "Terwujudnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan yang Mandiri dan Berdaya Saing serta Berwawasan Lingkungan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat".

Pasal 5

Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan daerah meliputi:

a.industri pengolahan sawit;
b.industri pengolahan kelapa;
c.industri pengolahan basil laut dan perikanan;
d.industri pengolahan hasil tanaman pangan;
e.industri pengolahan karet;
f.industri pengolahan kayu; dan
1. 9.industri bangkitan daerah.

Pasal 6

Industri unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berada pada kawasan industri kecil, menengah, dan besar yang menyebar di 9 (sembilan) Kecamatan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Kubu Raya dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan IKM. Program- program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Sistematika RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sebagai berikut:
1. a.BABI : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI; c, BABIII
3. d.BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
4. e.BABV : PENUTUP.
(2)RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) .
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan sebagallnana dimaksud pada ayat (1), dapat bekeljasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.swasta;
4. d.perguruan tinggi;
5. e.1embaga penelitian dan pengembangan; dan f.1embaga kemasyarakatan lainnya.
(4)Penyelenggaraan kelja sama sebagalmana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelja sana.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang ken.a sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 10

RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan acuan bagi SKPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituan8kan dalam dokumen rencana strategis sesuai tugas dan fungsinya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 dan melaporkan kepada Gubemur melalui SKPD yang membidangi perindustrian.
(2)Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 kepada Gubemur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang menangani bidang perindusrian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 1 1

Pasal 12

(1)RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturari YUSRA LEMBARA NIZAM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .?.?.??. NOMOR .3. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTANBARAT: ( 3 / 3 /2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR .3. TAHUN .3911 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042 I. UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Kabupaten Kubu Raya meniiliki beberapa potensi komoditas unggulan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yaitu industri pengolahan sawit, industri pengolahan kelapa dalam, industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan hasil tanaman pangan, industry pengolahan karet, industri pengolahan kayu dan industri bangkitan daerah yang merupakan komoditas unggulan utama daerah. Dalam rangka memperkuat dan mempeltegas peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan industri, perlu disusun perencanaan Pembangunan lndustri Kabupaten Kubu Raya yang sistematis, komprehensif, dan /ittzt7istic dalam wujud RPIK Kubu Raya Tahun 2022- 2042. RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 mengacu pada Rencana lnduk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2040. RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan dan proyeksi penyerapan tenaga kelja, dan pemanfaatan lahan untuk industri di daerah. Penyusunan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 1 ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

a.mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional ;
b.mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
c.mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau;
d.mewujudkan kepastian berusaha, bersaing yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
e.membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kelja;
f.mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
1. 9.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
2. 11.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…