DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan pada Pasal 20 ayat (g); Pasal 20A; Pasal 23; Pasal 46; Pasal 62; Pasal 79; Pasal 87; Pasal 88; Pasal 98A; Pasal 100; Pasal 121

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9521 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; BUPATI KUBU RAYA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANKETIGA ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENKUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKUBU RAYA NOMOR J/ TAHUN 2018 BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTANBARAT

(1)Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar, futsal dan bowling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
  1. 1.pan ti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (fitness center); J. pertandingan olahraga;
9. k.tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan keluarga, kolam renang, dan sejenisnya;
  1. 1.kolam pemancingan/penangkapan ikan dan sejenisnya; dan
10. m.pertunjukan, permainan dan/atau keramaian lainnya yang dipungut bayaran.

Pasal 20

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang 1 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya c Tahun 2017 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 20 diubah, dan ditambah 3 (tiga) huruf \ yakni huruf k, huruf 1 dan huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANGPAJAK DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUBU RAYA dan BUPATIKUBU RAYA
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 1);

(1)Dihapus.
(1)Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
(2)Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Dihapus.

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 dihapus serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masingjenis mineral bukan logam dan batuan. ~
(3)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-c ·p, rata yang berlaku diwilayah yang bersangkutan. -\J
(4)Dihapus. \

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 62 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan ayat (4) Pasal 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 25°/o(dua puluh Hrna persen).
(2)Khusus untuk hiburan berupa:
1. a.pagelaran busana, kontes kecantikan, kesenian rakyat/tradisional dan refleksi sebesar 10°/o (sepuluh persen);
2. b.pan ti pijat dan mandi uap / spa sebesar 30°/o (tiga puluh persen); dan
3. c.dihapus.

Pasal 23

Dikecualikan dari objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang bertujuan untuk amal.

3.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 23 diubah dan huruf c dihapus, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 20A

2.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.
(2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
1. a.jual beli adalah harga transaksi;
2. b.tukar menukar adalah nilai pasar;
3. c.hi bah adalah nilai pasar;
4. d.hibah wasiat adalah nilai pasar;
5. e.waris adalah nilai pasar;
6. f.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. g.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. h.peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  1. 1.pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan ~ hak adalah nilai pasar; J 1 J. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai .,,.. pasar;
9. k.penggabungan usaha adalah nilai pasar; ("
  1. 1.peleburan usaha adalah nilai pasar;
10. m.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
11. n.hadiah adalah nilai pasar; dan/ atau
12. o.penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
(3)Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.
(4)Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak ( setiap terjadinya transaksi).
(4a)Untuk bangunan/rumah subsidi dan/atau melalui program Pemerintah, besaran nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak (setiap terjadinya transaksi).

Pasal 87

7.Ketentuan ayat (4) dan ayat (4a) Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

(2)Dihapus.
(3)Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan se bagai beriku t:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0, 10°/o (nol koma sepuluh persen) per tahun; dan
2. b.untuk NJOP diatas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0, 12o/o (nol koma dua belas persen) per tahun.
(1)Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (la) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat tagihan, peringatan atau sejenisnya yang tertulis. ( 1 b) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Paksa belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha dan/atau menghentikan sementara kegiatan usaha wajib pajak.

Pasal 100

10.Ketentuan ayat (la) dan ayat (lb) Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

(4)
(3)
(2)Surat tagihan, peringatan atau sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar. Surat tagihan, peringatan atau sejenisnya dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali dengan interval waktu masing-masing surat adalah 7 (tujuh) hari. J Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat tagihan, J peringatan atau sejenisnya, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang /f.,....., terutang. ~ \ Surat tagihan, peringatan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud ~ pada ayat ( 1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. ( 1)

Pasal 98A

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 98A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5°/o (lima persen).
(2)Dihapus.

Pasal 88

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 88 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTANBARAT:(4/2018) Diundangkan di Sungai Raya· a Pada tanggat.~$. ... ~.w ~' P.j. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Xo H KA8.UPATEN KUBU RAYA . NOr~OR i . " ODAN LEMBARAN DAE TAHUK !()18 ? RUSMAN ALI v (, Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal .:l3 Agu ~-\ui' 2018 tUPATIKUBURAYA,\'-- c: ~ ~ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya. Pasal II ( 1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang terutang berdasarkan SKPD yang dikeluarkan dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Dihapus.

Pasal 121

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 121 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. II. PASALDEMI PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 62

Pasal 46

Pasal 23

Pasal 20A

Pasal 87

Pasal 100

Pasal 98A

Pasal 88

Pasal 121

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 62

Pasal 46

Pasal 23

Pasal 20A

Pasal 87

Pasal 100

Pasal 98A

Pasal 88

Pasal 121

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2017