DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH; PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH; PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PBRUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH; PENYEDIAAN TANAH; PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN; TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan lokasi dan menyusun perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2)Pemerintah Daerah menyusun pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukinan kumuh berdasarkan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan sebagainana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
(3)Penin8katan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha (sepuluh hektar) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baedan Kedua Penetapan Lokasi

Pasal 33

( I) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukinan Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(2)Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
1. a.identifikasi lokasi; dan
2. b.penilalan lokasi.
(3)Identifikasi dan penilaian lokasi sebagainana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
1. a.kondisi kekumuhan;
2. b.Iegalitas tanah;
3. c.pertimbangan lain. Paragral 2 Identirikasi Lokasi

Pasal 34

(1)Identiffl{asi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan sesuaj prosedur pendataan identirikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
(2)Proses identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan identifikasi Perumahan dan Pemukiman.
(3)Lokasi yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruan8.

Pasal 35

(I) Identifikasi Perumahan dan Permuldman sebagainana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Pemukiman dari setiap lokasi dalan suatu wilayah di Daerah.

(2)Penentuan Perumahan dan Permukinan sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 36

(1)Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 33 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada Perumchan dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi Bangunan Gedung beserta Prasarana dan Sarana pendukungnya.
(2)Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumchan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 37

(1)Identifikasi terhadap legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Pemmahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
(2)Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.kejelasan status penguasaan tanah; dan
2. b.kesesuaian dengan rencana tata ruang.
(3)Kejelasan status penguasaan tanch sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
1. a.kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lairmya yang sah; atau
2. b.kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanch atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
(4)Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.

Pasal 38

( 1) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagainana dimaksud dalaln Pasal 33 ayat (3) huruf c merupakan taliap identifkasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2)Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.nilal strategis lokasi;
2. b.kependudukan; dan
3. c.kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
(3)Nilal strategis lokasi sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
1. a.fungsi strategis Daerah; atau
2. b.bukan fungsi strategis Daerah.
(4)Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi :
1. a.rendah yaltu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
2. b.sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
3. c.tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan
4. d.sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha.
(5)Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiljki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
1. a.potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyaraJcat dalam mendukung pembangunan;
2. b.potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
3. c.potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 39

(1)Pendataan identirikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Perangkat Dael.ah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perumahan dan Permukinan.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat yang terindikasi sebagal Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(3)Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyiapkan format isian identirikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pendataan dan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1)Penilalan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identiflkasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:
1. a.kondisi kekumuhan;
2. b.Iegalitas tanah; dan
3. c.pertimbangan lain.
(2)Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ldasifikasi kondisi kekumuhan dengan katagori:
1. a.ringan;
2. b.sedang; dan
3. c.berat.
(3)Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
1. a.status tanah legal; dan
2. b.status tanah tidak legal.
(4)Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri atas:
1. a.pertimbangan lain kategori rendah;
2. b.pertimbangan lain kategori sedang; dan
3. c.pertimbangan lain kategori tinggi.
(5)Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan fomulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 42

( 1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilengkapi dengan:

a.tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
b.peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permu]inan Kumuh.

(2)Tabel daftar lokasi sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukinan Kumuh yang ditetapkan,
(3)Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
(4)Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 44

(1)Pen:tapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/ atau luasan Perumahan Kumuh dan Permuhiman Kumuh sebagai basil dari penanganan yang telah dilakukan serta pengurangan tingkat kekumuhan.
(3)Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teljadi karena pengurangan jumlah loka.si Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(4)Penilaian terhadap peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilalan.
(5)Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…