DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika RPJMD; kajian Lingkungan Hidup Strategis; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJMD; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5.Undang-Undang Nomor· 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 2);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 57); Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019 2024.

BAB I

KETENTU AN UMUM

Pasal 1

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 2024, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arab Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 2023.
9.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 2024, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 2024.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenru upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
14.Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
16.Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
19.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber fdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai I dan tidak kaku. l
20.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21.Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
22.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/ atau program.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2015 2019 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 2

(1)RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi:
1. a.SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD dalam setiap tahunnya; dan
2. b.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dalam setiap tahunnya.

Pasal 3

( 1) RPJMD ini disusun berdasarkan azas:

a.demokrasi;
b.berkeadilan;
c.berkelanjutan;
d.berwawasan lingkungan; dan
e.kemandirian.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
5. e.BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. h.BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  1. 1.BAB IX Penutup.
(2)Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pasal 5

(1)RPJMD ini dilengkapi dengan KLHS.
(2)KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD ini.
(3)Dokumen KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ini.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD ini.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati bersama DPRD dapat melakukan penyempurnaan terhadap RPJMD ini. BABV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan � perundang undangan;
2. b.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang I dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, / gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; atau
4. d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan 1 . kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(4)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/ atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 2029 dan target kinerja RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 2024 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
(4)RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Sungai R ya pada tanggal IG 9us/ «s 2019 TI KUBU RAY A, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu a Diundangtan di pada tangga $EKRETARIS DAER(BU 'USRANANLZAM LEMBARAN DAEI +«oJPATEN KUBU RAYA TAHUN._.0.4.. NOOR..5... Agar setiap orang Daerah ini dengan Raya NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (5 /2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019 2024 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 19 ayat (3) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 2024 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program program prioritas Bupati yang dalam penyusunannya didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 2024 ini memuat gambaran um urn, kondisi daerah, analisa isu isu strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, kebijakan Keuangan Daerah dan Program Prioritas untuk masing masing urusan pemerintah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 2024 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan � pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 2024, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu fRaya setiap tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten � Kubu Raya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…