DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2020

Nomor
5
Tahun
2020
Ditetapkan
Status
Berlaku
Pasal terindeks
3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Desa Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor B

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Desa Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor B; Menimbang BUPATI KUBU RAYA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENCABUTANPERATURANDAERAH KABUPATENKUBU RAYANOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKANDESA PADI JAYA KECAMATANKUALAMANDOR B PERATURANDAERAH KABUPATENKUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTANBARAT NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTANBARAT:( s: / 5 /2020) itetapkan di Sungai R p da tanggal 8 .jUlli P I KUBU RAYA, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabup en Kubu Raya.

Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Desa Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor B (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PADI JAYA KECAMATANKUALAMANDOR B. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

  1. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);